Perpindahan Wewenang Perizinan Tambang Dinilai Rawan Korupsi, Pimpinan KPK Sampai Bilang Begini

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Keputusan pemerintah pusat untuk mengalihkan perizinan tambang dari daerah ke pusat, yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (minerba) terbaru yang diteken pertengahan tahun 2020 lalu menuai pro dan kontra. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyebut, perpindahan wewenang periiznan tersebut justru berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Mengurus ke pusat ini kan butuh waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi revisi sampai penolakan, ini berpotensi menimbulkan aktivitas pemberian uang pelicin. Jatuhnya suap,” jelas Ghufron, ditemui usai menghadiri sebuah acara di Samarinda, Kamis (1/4/2021).

Sebelum terbitnya UU tersebut, pemerintah daerah masih memiliki wewenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun terhitung sejak Desember 2020 lalu, seluruh perizinan tambang, termasuk galian mineral terkategori C, seperti batu dan pasir pun turut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Semakin proses mengurus izin sulit, maka untuk dapat (izin) butuh usaha besar. Potensi suap, korupsi makin tinggi,” tegasnya.

Bicara potensi korupsi, Ghufron tak terpaku pada urusan peralihan izin tambang saja. Namun ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang ada di daeraj. Lemahnya pengawasan dalam proses lelang proyek, menurutnya dapat menyebabkan penggelembungan anggaran.

“Nanti ujung-ujungnya proyeknya tidak sesuai dengan rancangan,” tutupnya.[]

Penulis : Permata S. Rahayu

Editor : Rusdi

Perpindahan Wewenang Perizinan Tambang Dinilai Rawan Korupsi, Pimpinan KPK Sampai Bilang Begini

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini