Menurutnya, untuk saat ini pihaknya memang belum mendapat hasil dari evaluasi penanganan Covid-19 tahun 2020. Saat mencoba komunikasi informal pun tak kunjung mendapat informasi yang valid. Sehingga, ia menganggap dari Pemprov cenderung tertutup dan tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid juga mengaku mengalami hal sama. Ia tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan pada tahun 2020 lalu. Juga terhadap hasil evaluasi dari realisasi tersebut. Mengenai anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp251 miliar, ia juga mengaku tidak tahu. “Belum ada tau soal itu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Muhammad Sabani mengatakan sebenarnya pihaknya bukan tidak terbuka. Tetapi, terkait penggunaan itu diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan sendiri. “Nanti akan disampaikan setelah hasil audit. Gambaran umumnya dalam LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Red),” kata Sabani.
Dikatakannya, anggaran yang terealisasi pada 2020 lalu sebesar Rp228 miliar dari total anggaran sebesar Rp538 miliar. Sementara, besaran anggaran untuk tahun 2021 yakni Rp251 miliar yang nantinya difokuskan untuk sektor kesehatan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Muhammad Sa’dudin menyebut besaran anggaran tahun 2020 sebenarnya terbagi dua, yaitu Rp500 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), dan Rp38 miliar untuk belanja program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dari anggaran Rp500 miliar yang terealisasi 50 persen. Sedangkan yang Rp38 miliar itu 90 persen,” tuturnya.
Saat ini, pihaknya masih membuat semua laporan keuangan yang akan disampaikan pada akhir Maret ini sebagai laporan selama setahun penuh pada 2020. Terkait anggaran 2021 sebesar Rp251 miliar, diakuinya memang difokuskan ke kesehatan, untuk masalah pasien yang membutuhkan penanganan khusus. “Jadi lebih ke Rumah Sakit, termasuk juga dukungan untuk tracing,” ujarnya.
Besaran anggaran tersebut belum termasuk dari refocusing sebesar 8 persen dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Nanti akan dituangkan dalam Pergub (Peraturan Gubernur, Red),” tukasnya.[]
Penulis :*/Faisal
Editor : Rusdi
