Disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, sampai saat ini dari 1.200 program Bankeu yang sudah disampaikan datanya ke kabupaten kota, baru 200 program yang dibarengi dokumen administrasi lengkap.
Menurutnya, jika ini tidak dilengkapi dengan baik maka pelaksanaan program akan terlambat. "Kabupaten kota harus melengkapi datanya, seperti proposal, DED, dan lainnya," kata Sarkowi usai mengikuti orientasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara virtual dengan narasumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kaltim, Kamis (18/3/2021).
Kelengkapan data itu akan menentukan cepat tidaknya masuk tahapan eksekusi berikutnya. Proaktif kabupaten kota melengkapi data sangat diperlukan agar tahapan asistensi bisa dilaksanakan. Mengingat, masih ada proses berikutnya seperti lelang dan lainnya.
"Kalau sampai akhir Maret ini belum asistensi, bisa dibayangkan bulan berapa lagi program itu akan dilaksanakan," kata anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Lebih lanjut ia merujuk penjelasan dari Kepala BPKAD Kaltim Muhammad Sa'duddin bahwa BPKAD sudah memberikan penegasan ke kabupaten kota soal segera dilengkapinya dokumen Bankeu, namun hasilnya belum menggembirakan.
"Kata Pak Sa'duddin, kabupaten kota sudah disurati, mengirim utusan tapi tetap progresnnya baru 20 persen. Ada juga yang datang ke Pemprov konsultasi, tapi sesudah itu belum ada progres juga," kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini.
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur