Andi Harun juga mendorong pihak swasta untuk membuka peluang usaha dibidang perparkiran karena bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat khususnya warga Samarinda.
Ditegaskan Andi Harun, konsep yang akan ia benahi bukan menutup sumber penghasilan para pedagang maupun juru parkir, hanya saja menginginkan agar Samarinda tertata dengan rapi.
"Kami tetap memikirkan solusi apa yang akan kami berikan terhadap penataan yang kami lakukan ini," kata Andi Harun kepada korankaltim.com Rabu (17/3/2021) hari ini.
Termasuk digitalisasi parkir atau E-Parking yang kabarnya sempat tidak diakomodir dalam APBD 2021 ini, pada eranya akan memperhatikan inovasi tersebut.
Terkait program dari sang pemimpin daerah, pengamat Tata Kota Farid Nurrahman beranggapan gerakan yang dilakukan sangat tepat dan sudah waktunya Pemkot Samarinda hadir untuk membenahi PKL yang berdiri pada tempat yang tak semestinya.
"Apalagi Samarinda ini juga sering banjir, kalau ada PKL di atas drainase kan otomatis mengganggu," kata Farid.
Farid mengajak masyarakat berperan dalam mengawal program tersebut, sehingga gerakan ini tidak hanya berjalan pada 100 hari kerja saja, melainkan dapat berjalan seterusnya.
Senada dengan Farid, pengamat kebijakan public Marjoni Rachman juga menegaskan agar gerakan yang ada jangan hanya gencar digerakkan pada awal kepemimpinan. Sejauh ini terkait PKL hingga parkir, Samarinda sudah memiliki sebuah regulasi, namun menurutnya implementasi dari aturan itu belum maksimal. "Yang paling penting Pemkot Samarinda harus bisa konsisten dan tegas," sebut Marjoni.
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
