“Ya sebagai warga Kaltim, tentu saya sangat menyayangkan hal itu. Karena seharusnya ada dari Kaltim karena pertimbangan wilayah,” ujar Andi Harun Kamis (5/3/2020) kemarin.
Selain urusan letak wilayah lanjut dia, Presiden juga perlu memperhatikan masuknya tokoh Kaltim dengan pertimbangan pendekatan sosial. Karena sebuah pembangunan dengan skala raksasa semacam pemindahan IKN, pasti akan memerlukan komunikasi yang baik secara sosial kultural. Sebagai tuan rumah kata Andi Harun, justru tokoh Kaltim yang akan lebih mudah berinteraksi dengan penduduk lokal yang ada di sekitar IKN dalam urusan tertentu.
“Yang pasti, keterlibatan tokoh Kaltim juga bisa mengamankan kepentingan daerah, yang tentunya memberikan manfaat. Karena, IKN harus punya dampak positif bagi Kaltim,” tukasnya.
Pembangunan IKN lanjut Andi Harun, harus sejalan dengan wilayah penyangga. Harapannya agar tidak terjadi ketimpangan secara pembangunan. “Jangan sampai Kaltim hanya menerima euforia saja,” paparnya.
Apalagi, pemindahan IKN akan membawa dampak pada migrasi penduduk dalam jumlah besar. “Bayangkan jutaan orang akan migrasi ke sini. Infrastruktur pendukung di wilayah penyangga harus memadai. Kalau tidak, akan sangat sesak. Itu baru dari sisi penduduk. Belum lagi persoalan lain seperti ketersediaan pangan dan aspek sosial lainnya,” pungkas Andi Harun.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyebut empat nama yang digadang bakal memimpin Badan Otorita IKN. Para calon tersebut di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut Wijaya Karya Tumiyana. (*)
Penulis: */Rusdi
Editor: Aspian Nur
