Isran kemudian menceritakan, banjir di Samarinda masalah mendesak untuk diselesaikan. Sehingga proyek pengendalian banjir yang sudah disiapkan pun harus dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan Pemkot Samarinda, Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan agar mampu memangkas prosedur lelang yang biasanya menyita waktu yang lebih lama.
Untuk mengeruk SKM segmen Gang Nibung tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan dana Rp 1,9 miliar. Sedangkan untuk anggaran keseluruhan pengerukan SKM, Isran mengaku sedang dibahas bersama DPRD Kaltim. Namun ia menarget bisa mendapatkan dana antara Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun dari pemerintah pusat untuk membantu pengendalian banjir di Kaltim. “Saya sudah sampaikan ke pusat, supaya ini jadi program strategis pusat. Jadi biar pusat mendanai pengendalian banjir di Kaltim,” imbuhnya.
Sementara, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang memastikan pengerukan yang dilakukan di sisi Gang Nibung tak berdampak pada pemukiman warga. Pasalnya, sebanyak 96 Kepala Keluarga (KK) yang dulunya menempati kawasan tersebut sudah direlokasi ke Talang Sari sejak beberapa waktu lalu. Sehingga pengerukan SKM di sisi Gang Nibung dapat dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan pemerintah. “Hari ini (kemarin, Red) yang dikeruk yang sisi kosong. Jadi tidak terdampak rumah warga,” tegasnya.
Namun untuk pemukiman warga di belakang Pasar Segiri, Jaang mengakui bahwa proses pendataan masih terus dilakukan. Sehingga ia belum bisa memastikan berapa rumah atau KK yang akan terdampak proyek pengendalian banjir tersebut. Kendati demikian, ia memastikan jika tanah yang ditempati warga itu tercatat milik Pemkot Samarinda. Dengan demikian, sehingga tidak akan ada ganti rugi yang diberikan kepada warga. “Kalau tanahnya, tanah kita (Pemkot Samarinda, Red), kenapa harus ada ganti rugi? Justru menyalahi aturan kalau sampai ada ganti rugi,” tegas Jaang.
Sementara Lo Ding (60), salah satu warga yang tinggal persis di belakang Pasar Segiri mengaku tengah was-was dengan adanya berita akan ada pembongkaran dalam upaya normalisasi SKM. Apalagi rumahnya di pinggir sungai itu juga terancam bakal dibongkar. Namun ia mengaku tidak keberatan karena memang untuk kepentingan pengendalian banjir di kota ini.
“Ya saya setuju saja, walaupun memang banyak orang yang dirugikan. Tetapi, kami hanya minta kepada pemerintah untuk menyiapkan tempat tinggal buat kami,” ujar pria paruh baya yang hari-harinya bekerja sebagai penjual ikan di Pasar Segiri itu.
Ia mengaku mengetahui adanya rencana pembongkaran tersebut juga dari pemberitaan di media massa. Karena memang selama ini, sejak dirinya mendengar rencana tersebut, pemerintah belum terjun langsung ke warga. “Saya taunya dari baca koran kalau mau ada pengerukan. Tetapi, sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah,” terangnya. “Ya kita sih maunya tidak perlu pindah. Karena sudah dekat dengan tempat jualan. Tetapi, ya pasrah saja, yang penting disiapkan rumah sebagai penggantinya,” timpal warga lainnya. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu/Nancy
Editor: Aspian Nur
Simak videonya:
