Kejati Kaltim Kawal Penggunaan Dana Desa

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terus menggenjot serapan penggunaan Dana Desa (DD). Hingga saat ini serapan terhadap penggunaan DD dianggap masih minim. Salah satu yang dilakukan DPMPD Kaltim untuk meningkatkan serapan anggaran yakni memberikan pendampingan. Hal ini juga bagian dari program pemerintah pusat, dalam meningkatkan pemanfaatan DD yang tepat sasaran.

Pendampingan secara hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Kepala DPMPD Kaltim Jauhar menjelaskan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjuk Kaltim menjadi salah satu provinsi tuan rumah pelaksana focus group discussion (FGD) implementasi Permendes PDTT No 19/2017 tentang prioritas penggunaan dana desa 2018 dan upaya pencegahan penyimpangan dana desa yang dihadiri Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama (PKS) dan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Kejaksaan RI pada 15 Maret 2018. Salah satu amanatnya menyatakan Kejagung akan mengawal, mengamankan, dan mendukung program dan kegiatan Kemendes PDTT dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan yang dibiayai DD.

“Tidak semua provinsi dapat kegiatan ini. Kaltim beruntung menjadi daerah tujuan pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan penyimpangan dana desa tersebut,” ujar M Jauhar Efendi saat menerima kunjungan Kabag Pelayanan dan Advokasi Hukum Kemendes PDTT, Faried Abdurahman Nuryuliono.

Ia berharap kegiatan itu bisa memberi dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang lebh penting FGD dapat meningkatkan pemahaman tentang ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan.

Setelah ini, Jauhar berharap kepala desa tidak ragu-ragu lagi merealisasikan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Selama ini masih banyak yang ragu-ragu takut bertentang hukum. Nah kalau praktisi hukumnya sudah menjelaskan secara gamblang yakin akan lebih baik pemahamannya,” kata dia.

Secara umum Jauhar menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pidato Presiden RI, Joko Widodo yang menekankan pemberantasan korupsi penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan. FGD direncanakan akan digelar 24-O6 oktober, di Kota Balikpapan. (rs)

Kejati Kaltim Kawal Penggunaan Dana Desa

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini