Pembangunan tetap berlanjut. Oleh karenanya warga terus melakukan aksi, untuk menuntut pembangunan segera dihentikan. “Kami berharap bertemu dengan Penjabat Gubernur Kaltim Restuardy Daud. Kalau dia tidak ada, paling tidak ada kesepakatan bertemu, atau minimal Sekprov, Kepala Bapeda dan Dinas PUPR,” ujarnya di tengah aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim Jl Gajah Mada Samarinda kemarin.
Ia membeberkan, warga ingin segera bertemu warga karena pihak Pemprov selalu tidak menghadiri pertemuan dan rapat, yang diagendakan. “Tapi selalu berkoar-koar di luar, juga di media bahwa ini (penolakan) akan membuat kegaduhan di luar,” tukasnya.
Ia menuturkan, warga akan terus berdemo, sampai ada kepastian pembangunan dihentikan. Meski demikian, kata Achmad Djayansyah warga memahami penghentian proyek haruslah melalui mekanisme yang jelas. “Pembangunan kami kawal, manakala ada yang melakukan pembangunan kami siap melakukan apapun itu untuk menyetop, karena kami berpedoman pada hasil hearing di DPRD Kaltim. Jadi ada yang jaga di sana, yang jelas apapun saya mengerti aturan, kami menyarankan kepada kawan-kawan jangan berbuat anarkis, makanya yang penting dihentikan dulu,” ungkapnya.
Mengenai kabar berseliweran, aksi penolakan ditunggangi aktor intelektual sampai kepentingan politik ditampik mentah-mentah oleh Achmad Djayansyah. Semua partisipan aksi yang mengikuti demonstrasi, diklaim murni warga sekitar Lapangan Kinibalu, yakni Kelurahan Jawa dan Kelurahan Bugis, yang tersebar di 13 RT. Landasan penolakan warga, lanjut Achmad Djayansyah salah satunya karena Lapangan Kinibalu punya nilai sejarah dimata warga. “Sejak awal pembangunan ini tidak melalui Musrembang, tidak libatkan masyarakat, tidak libatkan RT-RT di Kelurahan Jawa dan Bugis. Pembangunan ini ketika diparipurnakan dan dibuat perda, itu kami anggap tidak benar. Jangan membawa agama sebagai alasan untuk membuat menutupi kejahatan,” ucapnya.
Usai melakukan aksi didepan Kantor Gubernur, warga kemudian melanjutkan aksi di depan Gedung Balikota Samarinda. (rs)
