Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masa bakti 2026–2031 dikukuhkan dalam kegiatan orientasi politik sekaligus musyawarah kerja cabang (Muskercab) di Hotel Pacific Balikpapan, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo serta Ketua DPW PKB Kalimantan Timur Syafruddin mewakili Ketua Umum DPP PKB.
Syafruddin menekankan pentingnya sinergi antarpartai politik, pemerintah, legislatif dan media massa untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, adil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kompetisi politik memang berlangsung pada momentum tertentu, tetapi kolaborasi untuk kepentingan masyarakat harus terus dijaga.
“Kompetisinya itu sekali dalam lima tahun, tetapi kolaborasinya sepanjang masa,” Syafruddin yang juga anggota DPR RI.
Partai politik disebutnya memiliki peran penting dalam memastikan demokrasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu perbedaan warna dan pilihan politik tidak seharusnya menghambat kerja sama dalam menjawab berbagai persoalan rakyat.
Kader PKB diajak untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Dukungan dan soliditas seluruh elemen bangsa diperlukan agar Indonesia mampu mengoptimalkan potensi penduduk dan kekayaan sumber daya alamnya.
Syafruddin menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Syafruddin juga mengingatkan pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan politik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Empat prinsip yang perlu menjadi pegangan kader PKB, yakni politik kehadiran, politik keteladanan, politik kepeloporan, dan politik pelayanan.
Politik kehadiran, menurutnya, menuntut kader untuk berada di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang dihadapi warga.
Sementara politik keteladanan mengharuskan kader menunjukkan perilaku yang baik, baik ketika menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun saat berinteraksi dengan masyarakat.
Adapun politik kepeloporan berarti kader harus berani memperjuangkan kepentingan rakyat, sedangkan politik pelayanan menegaskan kewajiban pejabat publik dan politisi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih, khususnya generasi milenial dan Generasi Z.
“Ini menjadi tugas partai politik, politisi, serta Bawaslu dan KPU agar instrumennya bekerja maksimal dalam rangka melakukan edukasi dan pencerdasan kepada pemilih,” katanya.
Sementara Bagus Susetyo berharap kepengurusan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Perbedaan pilihan politik tidak boleh menghalangi upaya bersama dalam membangun Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur.
Partai politik memiliki tanggung jawab sebagai wadah pendidikan politik, penjaga kondusivitas daerah, sekaligus penghubung antara aspirasi masyarakat dan pemerintah.
Kader partai diminta mampu memahami kebutuhan masyarakat serta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada para pengambil kebijakan.
“Kader-kader partai di lapangan harus menjadi telinga dan mata yang sensitif terhadap dinamika kebutuhan serta kesulitan yang dihadapi warga,” ujar Bagus.
Pemerintah Kota Balikpapan terbuka terhadap kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh elemen politik untuk mewujudkan pembangunan kota yang maju, sejahtera, dan madani.
“Baju boleh berbeda, tetapi tujuan untuk menyejahterakan masyarakat mestinya menjadi hal yang dikedepankan,” jelas Bagus.
Editor: Aspian Nur
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo serta Ketua DPW PKB Kalimantan Timur Syafruddin mewakili Ketua Umum DPP PKB.
Syafruddin menekankan pentingnya sinergi antarpartai politik, pemerintah, legislatif dan media massa untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, adil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kompetisi politik memang berlangsung pada momentum tertentu, tetapi kolaborasi untuk kepentingan masyarakat harus terus dijaga.
“Kompetisinya itu sekali dalam lima tahun, tetapi kolaborasinya sepanjang masa,” Syafruddin yang juga anggota DPR RI.
Partai politik disebutnya memiliki peran penting dalam memastikan demokrasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu perbedaan warna dan pilihan politik tidak seharusnya menghambat kerja sama dalam menjawab berbagai persoalan rakyat.
Kader PKB diajak untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Dukungan dan soliditas seluruh elemen bangsa diperlukan agar Indonesia mampu mengoptimalkan potensi penduduk dan kekayaan sumber daya alamnya.
Syafruddin menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Syafruddin juga mengingatkan pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan politik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Empat prinsip yang perlu menjadi pegangan kader PKB, yakni politik kehadiran, politik keteladanan, politik kepeloporan, dan politik pelayanan.
Politik kehadiran, menurutnya, menuntut kader untuk berada di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang dihadapi warga.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Sementara politik keteladanan mengharuskan kader menunjukkan perilaku yang baik, baik ketika menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun saat berinteraksi dengan masyarakat.
Adapun politik kepeloporan berarti kader harus berani memperjuangkan kepentingan rakyat, sedangkan politik pelayanan menegaskan kewajiban pejabat publik dan politisi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih, khususnya generasi milenial dan Generasi Z.
“Ini menjadi tugas partai politik, politisi, serta Bawaslu dan KPU agar instrumennya bekerja maksimal dalam rangka melakukan edukasi dan pencerdasan kepada pemilih,” katanya.
Sementara Bagus Susetyo berharap kepengurusan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Perbedaan pilihan politik tidak boleh menghalangi upaya bersama dalam membangun Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur.
Partai politik memiliki tanggung jawab sebagai wadah pendidikan politik, penjaga kondusivitas daerah, sekaligus penghubung antara aspirasi masyarakat dan pemerintah.
Kader partai diminta mampu memahami kebutuhan masyarakat serta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada para pengambil kebijakan.
“Kader-kader partai di lapangan harus menjadi telinga dan mata yang sensitif terhadap dinamika kebutuhan serta kesulitan yang dihadapi warga,” ujar Bagus.
Pemerintah Kota Balikpapan terbuka terhadap kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh elemen politik untuk mewujudkan pembangunan kota yang maju, sejahtera, dan madani.
“Baju boleh berbeda, tetapi tujuan untuk menyejahterakan masyarakat mestinya menjadi hal yang dikedepankan,” jelas Bagus.
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut Lebong
22 Okt 2026, 17:57:49 WIB • Kedalaman 120 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 24 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.36
Dzuhur
11.59
Ashar
15.15
Maghrib
18.03
Isya
19.12
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
