Penulis : Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah, bantuan keuangan (bankeu) untuk partai politik di Kaltim dipastikan tetap aman dan tidak mengalami pemotongan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim bahkan menegaskan, alokasi tersebut tetap menjadi prioritas karena masuk dalam kategori belanja wajib daerah.

Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kaltim Ahmad Firdaus menjelaskan, sampapi saat ini tidak ada perubahan terhadap anggaran bantuan keuangan partai politik di tahun 2026. Leberadaan bankeu penting untuk mendukung pendidikan politik, kegiatan organisasi, hingga operasional partai politik. “Anggaran tersebut tetap dipertahankan supaya pelaksanaan pendidikan politik dan operasional partai tetap berjalan,” ujar Firdaus kepada Korankaltim.com Jumat (8/5/2026).

Selain itu Kesbangpol Kaltim saat ini tengah memproses tahapan administrasi pencairan bantuan keuangan parpol. Proses tersebut dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan penggunaan dana bantuan tahun sebelumnya. "Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi syarat utama bagi partai politik untuk mengajukan pencairan bantuan tahun berjalan," ucapnya

Pemprov Kaltim segera menyurati masing-masing partai agar dapat segera melengkapi dokumen administrasi pencairan. Saat disinggung apakah ada rencana menaikkan nilai bantuan per suara, Firdaus mengakui, hingga sekarang belum ada wacana kenaikan nilai bantuan per suara sah yang kini masih dipatok Rp 5 ribu. Selain itu terangnya, total anggaran bankeu parpol tahun 2026 justru meningkat cukup signifikan. "Jika di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, bankeu partai politik untuk hasil pemilu 2019 berada di kisaran Rp 8,1 miliar, tetapi kini total bantuan untuk hasil pemilu 2024 mencapai sekitar Rp 9,61 miliar," jelas Firdaus.

Kenaikan sendiri dipicu dengan melonjaknya jumlah suara sah dalam hasil Pemilu 2024, serta seiring meningkatnya partisipasi pemilih di Kaltim yang disebut mendekati 80 persen.

Daftar penerima bantuan keuangan partai politik di DPRD Kaltim dari hasil Pemilu 2024 dihitung Rp5 ribu per suara sah berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/19/2026:

1. Partai Golkar: Rp 2,56 miliar (15 kursi, 512.600 suara).

2. Partai Gerindra: Rp 1,71 miliar (10 kursi, 342.752 suara).

3. Partai PDI Perjuangan: Rp 1,61 miliar (9 kursi, 322.075 suara).

4. Partai PKB: Rp 796,97 juta (6 kursi, 159.394 suara).

5. Partai PKS: Rp 758,33 juta (6 kursi, 151.666 suara).

6. Partai NasDem: Rp 626,9 juta (3 kursi, 125.380 suara).

7. Partai PAN: Rp 585,53 juta (2 kursi, 117.107 suara).

8. Partai Demokrat: Rp 541,17 juta (2 kursi, 108.234 suara).

9. Partai PPP: Rp 423,43 juta (2 kursi, 84.686 suara).

Total bantuan keuangan partai politik di Kaltim mencapai Rp 9,61 Miliar.

Editor: Aspian Nur