DPD Gerindra Sebut Pernyataan Gubernur Kaltim Soal Relasi Keluarga dengan Presiden Tak Etis

Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ucapan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik setelah membandingkan relasi keluarganya dengan hubungan keluarga Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan tersebut viral di media sosial sejak 23 April 2026 dan memicu beragam tanggapan, terutama terkait etika dalam komunikasi pejabat publik.

Kontroversi bermula saat Rudy memberikan penjelasan kepada media mengenai keterlibatan kerabatnya dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Dalam penjelasannya, ia menyinggung hubungan keluarga Presiden dengan Hashim Djojohadikusumo sebagai bentuk perbandingan, menyamakan dengan dirinya yang menunjuk keluarga sebagai penasehat. Namun, sejumlah pihak menilai analogi tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. 

Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk internal partai politik. Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panracalle, menegaskan hubungan kekeluargaan Presiden tidak dapat dijadikan rujukan dalam pengisian jabatan publik di tingkat daerah. 

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan presiden dan kepala daerah, terutama dalam hal penunjukan struktur pendukung. “Tidak etis membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah. Hal ini berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” ujar Sabaruddin, Sabtu (25/4/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian bagi pejabat daerah dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terlebih jika melibatkan figur kepala negara. 

Membandingkan posisi kepala daerah dengan Presiden bukanlah hal yang sepadan. “Perbandingan tersebut tidak apple to apple. Presiden adalah simbol negara, sehingga tidak seharusnya dijadikan pembanding dalam polemik kebijakan daerah,” tegas Sabaruddin.

Sabaruddin menyarankan agar perbandingan dilakukan secara proporsional, yakni antar sesama kepala daerah, bukan dengan Presiden yang memiliki konteks dan kewenangan berbeda.

Ditengah situasi politik Kaltim yang sedang menjadi perhatian publik, pernyataan kontroversial tersebut justru berpotensi memperkeruh keadaan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih mengedepankan introspeksi serta perbaikan kinerja. “Kondisi Kaltim saat ini membutuhkan evaluasi diri, bukan pernyataan yang memicu polemik baru,” ucapnya.

Isu ini mencuat di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim, khususnya setelah terjadinya aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.

“Kami berharap situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah perlu fokus pada pembenahan tata kelola serta meningkatkan kualitas komunikasi publik,” Sabaruddin memungkasi.

Editor: Aspian Nur