Pengamat Hukum: Politik Dinasti Berpotensi Ganggu Meritokrasi Pemerintahan

Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menegaskan bahwa praktik politik dinasti kerap melahirkan fenomena “borong jabatan” yang berdampak serius terhadap rusaknya sistem meritokrasi dalam pemerintahan.

Hal ini diungkapkannya saat dimintai tanggapan beberapa jabatan yang diisi oleh orang terdekat kepala daerah Kaltim, mulai dari Organisasi Kadin, Kormi, dan beberapa lainnya.

Menurut Herdiansyah, karakter dasar politik dinasti selalu ditandai dengan upaya menguasai otoritas dan jabatan strategis. Jabatan-jabatan tersebut kemudian diperuntukkan bagi kroni maupun anggota keluarga penguasa.

“Persoalan utama dari praktik tersebut adalah pengabaian terhadap mekanisme meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik,” ujar Herdiansyah, Kamis (19/2/2026).

Ruang dan keistimewaan tersebut menurutnya justru diberikan kepada orang-orang dekat, bukan berdasarkan kemampuan.

“Yang diberikan privilege adalah kroni dan keluarga, tanpa mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, maupun aspek profesional lainnya,” ucapnya.

Kondisi itu, lanjut Herdiansyah, membuat sistem pemerintahan berjalan tidak sehat. Jabatan yang memiliki otoritas dan kewenangan besar tidak lagi diisi oleh figur terbaik, melainkan oleh mereka yang memiliki kedekatan politik atau hubungan keluarga.

Dia menegaskan, praktik borong jabatan dalam politik dinasti pada dasarnya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan politik. Penguasaan pos-pos strategis dilakukan semata-mata demi menjaga kontrol dan dominasi kekuasaan.

“Yang ditentang sebenarnya adalah upaya melanggengkan kekuasaan melalui penguasaan jabatan, bukan sekadar siapa yang berkuasa,” katanya.

Herdiansyah menyebut, hampir semua kekuasaan politik pasti memiliki kecenderungan serupa. Namun, dampaknya menjadi jauh lebih parah ketika kekuasaan tersebut berada di bawah kendali politik dinasti.

Editor: Erwin