Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim menegaskan kesiapannya mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin alias Ayub menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan final dari pemerintah dan partai.

Mengingat wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pematangan formulasi.

“Kalau memang arahnya ke situ kami dukung sepenuhnya. Kalau tidak kamijuga siap. Jadi pilihan apa pun, kami siap,” ujar Ayub belum lama ini.

Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan hak rakyat.

 Sistem demokrasi Indonesia pada dasarnya memang berjenjang.

“Tidak juga mengambil hak masyarakat. Wakil rakyat itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi ketika DPRD memilih kepala daerah, itu pada dasarnya tetap rakyat yang memilih melalui wakilnya,” jelasnya.

 Evaluasi terhadap pemilihan langsung perlu dilakukan karena dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan.

Seperti konflik horizontal, tingginya biaya politik, hingga dominasi kandidat bermodal besar.

“DPD Golkar dan Golkar secara umum mengisyaratkan pemilihan lewat DPRD untuk menghindari konflik horizontal, biaya politik yang tidak jelas, serta kecenderungan kepala daerah terpilih hanya karena kekuatan uang,” sebut Ayub lagi.

“Di DPRD, saya yakin anggota dewan akan memilih calon yang memiliki kapasitas, kemampuan politik, dan integritas,” tegasnya.

Meski demikian Golkar Kaltim tetap bersikap terbuka terhadap dua opsi sistem pemilihan tersebut.

“Pada dasarnya, jika nanti arahnya ke DPRD kabupaten/kota dan provinsi untuk memilih kepala daerah, kita siap. Kalau kembali ke pemilihan langsung oleh rakyat, kita juga siap,” ujarnya.

Menanggapi kekhawatiran publik bahwa pemilihan melalui DPRD hanya akan memindahkan praktik politik uang dari masyarakat ke kursi dewan, Ayub mengakui asumsi tersebut bisa saja muncul. 

Namun ia menekankan hal itu bergantung pada sistem dan regulasi yang dibangun.

“Kami punya pengalaman dalam pemilihan langsung dan juga dalam pemilihan melalui DPRD. Tinggal bagaimana sistemnya dibentuk agar lebih baik. Kalau sistem hukum itu terbentuk dengan kuat, maka pelaku akan tunduk pada aturan,” katanya.

Ayub mengusulkan agar aturan diperketat dan mekanisme pemilihan dibuat transparan. 

Satu opsi yang dinilainya dapat diterapkan adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh publik.

“Pemilihan oleh wakil rakyat, tapi dilakukan terbuka di hadapan rakyat. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung siapa memilih siapa. Dengan begitu, tidak ada ruang untuk bermain-main,” pungkas Ayub.

Editor Aspian Nur