Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Menjelang Pemilu 2029, sinergitas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci untuk menjaga arah demokrasi Indonesia agar tidak mundur ke masa kekuasaan otoriter.

Pandangan tersebut disampaikan Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah.

Dia menilai tantangan terbesar demokrasi saat ini tidak lagi semata berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu.

Melainkan ancaman terhadap kebebasan sipil akibat potensi kembalinya rezim otoriter.

“Kita harus mempertahankan demokrasi dengan baik, termasuk menghadang potensi munculnya kembali rezim otoriter yang menggunakan kekuatan pemaksa seperti militer dan kepolisian,” katanya pada Sabtu (1/11/2025).

“Tidak mungkin Bawaslu bisa menghadapi kekuasaan seperti itu sendirian,” tambahnya.

Menurutnya pria yang akrab disapa Castro itu, Bawaslu perlu membangun hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan masyarakat sipil.

Dia menilai secara struktural, lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas dinamika politik dan kekuasaan.

Secara kelembagaan kata Castro, Bawaslu punya kendala dari sisi hirarki, sumber daya, dan pengalaman membaca bagaimana kekuasaan bekerja secara terselubung.

“Karena itu, mereka harus bersenyawa dengan masyarakat sipil agar demokrasi, khususnya demokrasi elektoral di 2029, tetap bisa kita jaga,” jelasnya.

Meski demikian, Castro mengingatkan bahwa kemitraan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran seremonial. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang substansial antara Bawaslu dan elemen masyarakat sipil agar mampu menghasilkan pengawasan pemilu yang bermakna.

“Berkawan saja tidak cukup menjamin pemilu berjalan baik. Tapi jika Bawaslu bekerja sendirian, itu jauh lebih berbahaya,” bebernya.

“Saya sering mengingatkan, bukan hanya kepada Bawaslu, tapi juga penyelenggara pemilu lainnya agar tidak terjebak hanya pada urusan teknis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Castro menilai penyelenggaraan pemilu seharusnya juga diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi secara menyeluruh. 

Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada proses pemungutan suara, tetapi harus menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Demokrasi bukan sekadar soal hak politik. Castro menilai demokrasi juga harus dimaknai dalam konteks ekonomi. 

“Percuma rakyat memilih dengan benar jika perutnya lapar. Jadi, Bawaslu juga penting untuk berperan dalam memastikan distribusi keadilan yang lebih substansial, bukan hanya terjebak pada urusan teknis,” tandasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi masyarakat sipil yang dinilai belum cukup solid. 

Banyak kelompok yang masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergi yang kuat. 

Hal ini, katanya, menjadi titik lemah dalam menghadapi potensi bangkitnya otoritarianisme negara.

“Masalah kita, masyarakat sipil itu kecil-kecil dan tidak menyatu. Kalau tercerai-berai, bagaimana bisa mengawal demokrasi? Kita harus membangun simbol-simbol bersama dan kerja kolektif yang nyata. Melawan kekuatan militer dengan gerakan kecil yang tidak terorganisir hanyalah mimpi,” ujarnya kritis.

Castro pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat gerakan kolektif dalam menjaga ruang demokrasi. 

Menurutnya, hanya dengan kebersamaan dan konsistensi, ancaman kembalinya militer ke ruang politik sipil dapat dihadapi.

“Kita perlu sedikit menurunkan ego dan memperkuat kerja-kerja bersama melawan otoritarianisme, termasuk kembalinya militer dalam panggung politik sipil. Kalau tidak bersatu, mustahil kita bisa melawan,” pungkasnya.

Editor Aspian Nur