Konflik Dualisme PPP Berakhir, DPW Kaltim Legowo Terima Keputusan Pemerintah

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Konflik dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP masa bakti 2025–2030.

Keputusan ini menetapkan Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sebagai pimpinan tertinggi partai berlambang Ka’bah tersebut.

Dalam struktur baru itu, Mardiono tetap menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP, sedangkan Agus Suparmanto dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum. 

Adapun posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) kini diisi oleh Taj Yasin Maimoen, yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Menanggapi keputusan tersebut, Sekretaris DPW PPP Kaltim, Leny Marlina, menyampaikan sikap legowo pihaknya. 

Kaltim kata dia, menghormati hasil keputusan yang telah di sahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum tertanggal 06 Oktober 2025 kemarin.

“Pada prinsipnya kami mengapresiasi keputusan Mardiono dan Agus dalam kepengurusan PPP ini. Tentu dalam politik selalu ada yang puas dan tidak puas, tapi kami harus menghormati keputusan itu, karena ini merupakan keputusan pemerintah,” ujar Leny, Selasa (7/10/2025).

Leny menilai, sebagai bagian dari sistem politik nasional, PPP perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah. Sikap konfrontatif, menurutnya, bukan langkah bijak.

“Kalau kita melakukan perlawanan, masa iya kita mau melawan pemerintah? Tidak mungkin. Jadi kami di Kaltim sudah berdiskusi dan sepakat untuk legowo terhadap hasil yang telah disepakati keduanya,” tambahnya.

Meski demikian, Leny tidak menampik adanya rasa kecewa di internal PPP Kaltim. Dia mengakui pihaknya sempat terlibat langsung dalam pelaksanaan Muktamar Ancol, dan menilai kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai aturan organisasi, serta AD/ART partai bahwa Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi.

“Kalau mau jujur, kami kurang puas. Karena kami sebagai peserta langsung di Muktamar melihat pelaksanaannya sah secara organisasi. Tapi karena terjadi perbedaan dukungan dan muncul pro-kontra di antara teman-teman, akhirnya menimbulkan kegaduhan yang luar biasa,” ungkapnya.

Dia berharap, setelah keputusan pemerintah ini keluar, seluruh kader PPP dapat menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bisa memperkeruh suasana, termasuk upaya hukum yang tidak perlu.

“Jangan sampai kita terus berseteru atau melakukan gugatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita kembali fokus membesarkan PPP,” tutupnya.

Editor: Erwin