Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan melalui Komisioner Divisi Hukum Wiwin menjelaskan, rapat pleno penetapan ini bersifat formal dan normative menghadirkan para paslon dan jajaran terkait. “Agenda ini sebenarnya membacakan surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih dengan menghadirkan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten serta seluruh pasangan calon yang kemarin berkompetisi,” kata Wiwin kepada Korankaltim.com Sabtu (10/5/2025).
Kehadiran ketiga paslon merupakan bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi. “Semua paslon kami undang karena ini bagian dari proses demokrasi yang sah,” ujarnya.
Penetapan ini bukan akhir dari seluruh proses, melainkan pembuka tahap berikutnya. Setelah rapat pleno penetapan ini, surat keputusan penetapan akan disampaikan ke DPRD Kukar.
“Selanjutnya, DPRD akan memparipurnakan dan meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Kemungkinan besar pelantikan dilakukan oleh Gubernur atas Kemendagri, dan ini sepenuhnya telah ada di wewenang Kemendagri,” sebut Wiwin lagi.
Apresiasi diberikan KPU Kukar atas tingginya partisipasi masyarakat dalam PSU yang dilaksanakan pada 19 April lalu. Meski dilakukan ulang, penurunan angka partisipasi hanya sekitar 3 persen dari pilkada reguler sebelumnya. “Dari 70,89 persen menjadi 67,76 persen, ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat Kukar cukup tinggi, kami sangat menghargai itu,” tutup Wiwin.
Editor: Aspian Nur
