Diketahui, pembahasan dalam Konferda selain merumuskan program kerja, juga berbagai bentuk sikap politik dalam kebijakan daerah, guna mendorong kesejahteraan Kaltim yang belum terwujud.
Menurut Akbar, dipilihnya Kaltim sebagai IKN baru tentu terdapat euforia besar dan positif, namun perlu digaris bawahi jangan berlebihan. Karena harus mengkaji beberapa hal yang menjadi masukan agar IKN memberikan dampak kesejahteraan di Kaltim.
"Pembangunan IKN ini hal yang tidak bisa di tolak tapi kita berangkat di posisi, hal yang menjadi satu dan acuan bahwa masyarakat Kaltim betul-betul mendapat dampak manfaat dari pembangunan ini," katanya.
Adanya penolakan yang dilakukan beberapa kalangan terhadap perpindahan IKN ini pun, dikatakan Akbar bahwa patut dihargai, tetapi memang penyampaian harus dengan cara yang baik, sebab dalam berdemokrasi perlu menyampaikan pandangan di ruang eksekutif legislatif sebagai muaranya.
"Adapun penolakannya karena ada ketakutan-ketakutan yang terjadi, disitu pemerintah harus menjawabnya. Jadi ketika IKN pindah masyarakat Kaltim dengan bulat mengetahui dampak yang signifikan," ucapnya.
Akbar mengaku dengan sistem pemerintahan Badan Otorita nanti, siapapun kepala otoritanya harus memberikan satu kerangka adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kendati siapapun nanti bukan yang menjadi perdebatan tetapi apa yang diberikan untuk memberikan dampak signifikan.
"Tapi, tentu perlu ada keterlibatan orang Kaltim di otorita, dalam hal memberikan sumbangsih pemikiran gagasan, karena lebih mengetahui situasi demografi dan sosial di Kaltim," tuturnya.
Pada pelaksanaan Konferda I DPD GMNI Kaltim ini merupakan wadah konsolidasi organisasi GMNI se-Kaltim, dengan beragendakan salah satunya pemilihan ketua serta kepengurusan baru. Jika sebelumnya hanya karateker saat ini telah resmi definitif yang diikuti enam GMNI cabang diantaranya Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara.
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansyah
