Alasannya, selain bukan kader PDIP, Rusmadi juga tidak pernah mendaftar ke partai untuk Bacalon Wali Kota maupun Wawali di Pilkada Samarinda. Untuk Andi Harun, Safaruddin menilai akan menunggu rekomendasi dari pusat. Ia justru berharap, jika nantinya berkoalisi dengan Andi Harun, maka akan bergandengan dengan kader PDIP sendiri, atau yang direkomendasikan DPP. “Ya, nanti dilihat. Rusmadi kan bukan kader PDIP. Siapa nanti sesuai hasil survei yang akan mendampingi, ya silahkan. Saya tidak menentukan siapa, tapi saya berharap orang PDIP,” sebut Safar lagi.
Sementara terpisah, Andi Harun menegaskan jika dirinya tak merasa ada aturan yang dilanggar dalam keputusannya menggandeng Rusmadi dalam bursa Pilkada September nanti. Bahkan menurutnya, konferensi pers yang dilakukan Ketua DPC PDIP Kota Samarinda Siswadi pada Rabu (29/1/2020) lalu seperti mendiskreditkan dirinya sebagai bacalon yang sudah mendaftar dalam proses penjaringan yang dibuka DPC PDIP beberapa waktu lalu. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai proses politik yang berlangsung di tiap-tiap partai.
“Saya tetap hargai proses politiknya. Tapi seolah-olah mendiskreditkan saya sebagai pendaftar,” kata Andi Harun.
Politisi Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim ini juga mengaku kaget karena disebut-sebut melanggar aturan. Ia meminta agar pihak-pihak terkait bisa menunjukkan aturan mana yang dilanggarnya. Sebab menurut penuturannya, selama proses penjaringan, tak ada aturan yang disampaikan tim penjaringan PDIP. “Kalau memang fair, harusnya bisa menunjukkan mana aturan yang saya langgar,” tegasnya.
Selama beberapa hari belakangan, Andi Harun mengaku masih melakukan komunikasi dengan DPP PDIP di Jakarta. Sehingga ia pun meminta kepastian, jika ternyata pernyataan PDIP Samarinda itu sudah final, maka ia tak akan melanjutkan komunikasi yang sudah dijalinnya.
Ia kembali menegaskan, pemilihan Rusmadi Wongso sebagai calon yang akan mendampinginya juga bukan sebuah keputusan mudah. Ia menyebut keputusan tersebut bukan keputusan yang ujug-ujug diambil dalam waktu singkat. Tetapi panjang dan melalui banyak proses yang harus dilewati sebelum memilih berpasangan dengan mantan Sekdaprov Kaltim itu. “Ini hasil diskusi dari banyak pihak. Termasuk parpol tempat saya mendaftar,” imbuhnya.
Terkait itu, Siswadi menegaskan bahwa pihaknya tidak mendiskreditkan siapapun. Apa yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi yang harus diterima dari pihak yang sudah mendaftar di partainya. Ia pun kembali mengingatkan kepada pihak yang sudah mendaftar untuk jangan terburu-buru. “Mohon sabar, jangan kelajuan. Partai yang mengusung calon, bukan sebaliknya” sebut Siswadi.
Sementara terpisah, Pengamat Politik Samarinda, Lutfi Wahyudi mengatakan apa yang dilakukan PDIP memang sudah sesuai ketentuan partai. Menurutnya, partai memang punya ketentuan tersendiri dalam mengusung Bacalon. “Bukan mereka yang mendaftar paket itu sendiri. Jadi orang yang mendaftar ke PDIP itu sebagai Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota. Mengenai siapa pasangannya, itu partai yang menentukan,” ujar Lutfi.
Ia melanjutkan, konferensi pers yang dilakukan DPC PDIP Samarinda juga merupakan hal biasa. Menurutnya, mekanisme yang dimiliki partai harusnya ditaati oleh setiap Bacalon yang mendaftar atau orang yang akan digandeng PDIP. “Dari segi etika politik, itu PDIP betul. Kan otoritas partai. Apalagi PDIP itu termasuk salah satu dari dua yang memiliki kursi terbanyak,” paparnya. (*)
Penulis: */Romi Ali/*Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
