Sholihin mengaku meminta kepada Edi untuk mendaftarkan diri secara resmi ke DPC PDIP Kukar jika PDIP sudah membuka penjaringan Cabup dan Cawabup Kukar 2020.
Andai mengusung Edi sebagai calon Bupati Kukar, apakah dia diharuskan bergabung ke PDIP? Sholihan menyerahkan mekanisme itu ke DPP PDIP. “Itu ranah DPP yang memberikan jawaban karena kita di daerah hanya mengusulkan dan yang akan memberikan rekomendasi adalah DPP. Kita tidak berani melangkahi itu. Kita hanya kapasitasnya mengusulkan nama, DPP penentunya,”sebut Sholihin.
Selain menyiapkan Edi sebagai bakal Cabup Kukar, Sholihan juga mengaku sudah menyiapkan kader PDIP sebagai pasangan Edy. Bahkan dirinya mengharuskan kader untuk mendaftar sebagai Cawabup Kukar. “Kalau kader PDIP banyak yang mau kita siapkan untuk maju. Namun kan ada kriterianya, seperti komunikasi politiknya, elektabilitas dan popularitas.”sebutnya.
Disinggung mencuatnya nama Samsun yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kaltim dan sekaligus Bendahara PDIP Kaltim, Sholihin mengaku mempersilakan saja. “Sepanjang elektabilitasnya bagus. Tapi kalau Cabup-nya mau. Kan harusnya nyambung semua,”katanya.
Untuk mengusung calon sendiri di Pilbup Kukar, PDIP butuh koalisi. Di DPRD Kukar, PDIP hanya punya tujuh kursi. Syarat pencalonan melalui jalur partai politik (parpol) untuk maju pilbup Kukar butuh sembilan kursi. Terkait itu, Sholihan mengaku sudah melakukan komunikasi ke semua parpol. “Semua partai sudah kita lakukan komunikasi. Kita (PDIP,Red) bisa koalisi dengan NasDem dan Golkar. Begitu juga dengan partai lainya. Nggak jadi masalah,” katanya.
Untuk kepastian penjaringan Cabup dan Cawabup Kukar 2020, PDIP masih menunggu hasil Rekernas DPP PDIP . “Ya kita tunggu aja dulu. Kan hari ini (kemarin, red) Rakernas yang diwakili oleh DPD se-Indonesia. Nanti hasil keputusanya apa? Ya, kita dengarkan dulu,”terangnya.
“Selain itu, kita juga menunggu hasil petunjuk teknis dari DPP untuk penjaringan Cabup-Cawabup Kukar,”tambahnya.
Penulis: */Sabri
Editor: M. Huldi
