Kata dia, hanya tiga kabupaten yang tak dirotasi. Di antaranya Berau, PPU dan Mahakam Ulu. Harun mengatakan reposisi jabatan itu dimaksud agar organisasi yang ia pimpinan ini solid. Harun menempatkan para loyalisnya.
“Kami menolak Garbi. Jika ada kader atau anggota PKS terlibat di Garbi, kita akan memberikan pilihan. Apakah di Garbi atau PKS. Kalau pilih Garbi, kita berhentikan,” katanya, kemarin.
Caleg DPRD Kaltim ini memastikan, hingga saat ini tak ada satupun pengurus PKS Kaltim dan kabupaten/kota terlibat di Garbi. Itu agar tidak ada loyalis lain selain struktur pimpinan di DPP PKS. Lantas bagaimana dengan kader PKS yang mendeklarasikan Garbi belum lama ini?
“Orang-orang yang terlibat di Garbi otomatis di struktur PKS tidak ada lagi. Karena kami tidak mau di struktur ada dua loyalis. Kami solidkan struktur kami. Secara aturan anggota juga tidak boleh terlibat,” tegasnya.
Sekedar diketahui, saat deklarasi Garbi pekan lalu di Gor Sempaja Samarinda turut hadir para mantan unsur pimpinan PKS, mulai dari Masykur Sarmin, Hadi Mulyadi hingga unsur pimpinan lainnya.
Terpisah, Ketua Garbi Kaltim, Mujahid menegaskan Garbi tak punya hubungan apapun dengan PKS. Karena di awal pembentukan organisasi ini sebagai refleksi atas pidato Anis Matta tentang Arah Baru Indonesia saat acara alumni KAMMI di Jakarta awal 2018.
Narasi Arah Baru Indonesia itu kemudian diterjemahkan menjadi gerakan massa, Garbi. “Jadi tidak direncanakan secara sistematis dan terstruktur pembangunannya. Karena sampai saat ini belum ada pengurus Garbi Pusat,” jelas dia.
Di beberapa wilayah Indonesia pun Garbi terbangun secara sporadis namun tetap dengan gagasan Arah Baru Indonesia. Narasi ini mendorong menjadi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan terbesar kelima di dunia.
“Kalau di beberapa wilayah di Pulau Jawa ada spanduk penolakan PKS terhadap Garbi. Kami bukan menjadi bagian dari itu. Kami di Kaltim santai saja, karena tak hubungannya dengan PKS,” tegasnya
Penulis: Sabri
Editor: Huldi Amal
