Aliansi Ormas Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Kaltim

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Aliansi Ormas Daerah dan OKP Balikpapan menolak rencana adanya deklarasi #2019GantiPresiden yang akan dilaksanakan di Samarinda.

Kordinator Aliansi Ormas Daerah dan  OKP Balikpapan, Suriansyah menegaskan kegiatan tersebut dapat memicu adanya perpecahan di Kaltim.

"Kami dari aliansi menolak keras adanya agenda #2019GantiPresiden di wilayah Kaltim karena  bisa menimbulkan perpecahan. Belum waktunya kampanye intinya ada kelompok tertentu yang ingin memecah belah," ungkap pria yang biasa disapa Prof ini.

Pihaknya bahkan tidak segan-segan melakukan aksi blokir jalan dari Balikpapan menuju Samarinda untuk mencegah adanya tokoh-tokoh inisiator #2019GantiPresiden.

"Informasinya deklarasi itu digelar tanggal 15 atau 16 September, ada agenda tokoh dari Jakarta mau datang deklarasi di Gor Segiri kita akan pantau. Kalau terlaksana kita lakukan blokir jalan di bandara," ungkapnya.

Dia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menggalang massa agar kegiatan tersebut tidak terlaksana. "Kita sudah koordinasi dengan semua instansi. Mengerahkan massa ratusan anggota kita banyak tentu dengan dukungan masyarakat," bebernya.

Terkait aksi yang akan dilakukan tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan Kepolisian melalui surat bernomor 003/Aliansi/Pbrtn-Polda/IX/2018.

"Kami sudah berkirim surat ke Kapolda terkait aksi ini, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Lanud. Ini membuktikan aksi kami tetap bersama-sama menjaga kondusifitas Balikpapan," akunya.

Dia juga menambahkan telah memasang spanduk penolakan terkait adanya deklarasi tersebut yang dipasang di persimpangan jalan dan pusat keramaian di Balikpapan.

"Ya, kita pasang spanduk penolakan. Intinya kami ingin damai tidak perlu ada deklarasi seperti itu. Tanti tunggu ada masanya kampanye," tandasnya.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana mengatakan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

"Selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentu kami akan memberikan pelayanan maksimal. Namun jika kegiatan tersebut (#2019GantiPresiden, Red) bisa berpotensi atau terindikasi melanggar ketentuan tentu kami akan melakukan langkah-langkah hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan penolakannya terkait aksi  #2019GantiPresiden di Kaltim. Awang menyebut aksi itu berpotensi mengancam kondusifitas di Bumi Etam. “Nanti ada masanya untuk kampanye,” terang Awang.

Penulis: Yudi Hadi

Editor: Supiansyah