Ombudsman : Gubernur Jangan Tunjukan Keberpihakan di Pilpres

Dukungan yang dinyatakan oleh seorang gubernur, kata dia, justru akan berdampak buruk bagi calon yang didukung. Ia menilai, hal itu sama saja dengan calon tersebut membiarkan ASN merusak birokrasi dengan menjadikan birokrasi dan ASN sebagai instrumen dalam perebutan kekuasaan.

Selain itu, tambah Laode, gubernur merupakan jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh negara, oleh uang rakyat. Ia menilai, tak masalah jika seorang gubernur terpilih menyatakan keberpihakannya terhadap salah satu capres selama dia belum dilantik.

“Tapi, ketika (sudah) dilantik, dia sudah menjadi pejabat negara. Kita menjadi pejabat negara itu kan uangnya dari negara, itu bukan uang dari pribadi-pribadi capres atau cawapres,” jelas dia.

Jika uang rakyat itu digunakan hanya untuk mendukung salah satu capres oleh pimpinan mereka, maka itu Laode anggap sudah melanggar hal fundamental rakyat. Itu berarti mereka memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu, suatu hal yang tak boleh dilakukan.

“Itu secara prinsip dibicarakan, didiskusikan di Komisi ASN tadi. Bahkan, dalam waktu dekat akan ada deklarasi Gerakan Netralitas ASN,” jelasnya. (rol)

Ombudsman : Gubernur Jangan Tunjukan Keberpihakan di Pilpres

Berita Terkait

Ambang Batas Turun, Pengamat Unmul Sebut Partai Kecil Kian Punya Ruang

Politik Kesukuan jadi Kritikan, Pilkada Harusnya Pertarungan Gagasan

Gerindra Bahas Regenerasi Kepemimpinan Samarinda, Helmi dan Agus Suwandi Masuk Bursa

Hasanuddin Mas’ud Belum Pastikan Maju Pilkada Kukar, Survei Jadi Penentu

Subandi Masuk Radar Pilwali Samarinda, Keputusan di Tangan DPP PKS

Tak Buru-Buru Deklarasi, PDIP Samarinda Pilih Perkuat Mesin Pemenangan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini