Sebagai ‘pengadilan’ pilgub, sudah ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang didalamnya terdapat unsur polisi, Bawaslu dan jaksa.
Belum lagi, salah satu kandidat di Kaltim adalah seorang jenderal bintang dua. Kekhawatiran muncul tatkalan menjalankan tugas di lapangan.
Menyikapi hal ini salah satu kandidat yang bakal maju sebagai Wakil Gubernur Nusyirwan Ismail menyebut hal ini sebagai langkah pengamanan yang baik. Menurut dia, pengamanan berlapis akan mempersempit ruang gerak bagi pelaku praktek yang bisa mencederai demokrasi.
“Sebenarnya itu (Satgas Money Politic) bagus saja. Artinya sebagai upaya untuk mengamankan proses pengamanan dari kecurangan pilkada,” kata Nusyirwan yang masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Samarinda ini.
Menurut dia, Kaltim saat ini masuk 12 provinsi rawan penyebaran berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian pilkada. Meski begitu, dibalik keberadaan Satgas yang berlatar belakang dari kepolisian, nyatanya salah satu rivalnya justru berasal dari kalangan kepolisian yaitu Irjen Pol Safaruddin.
“Ya semoga saja Satgas politik uang bisa bekerja secara adil di lapangan, sehingga cermin keteladanan aparat penegak menjadi agen perubahan ke arah pilkada sehat,” jelas politisi Nasdem ini.
Sebab menurutnya, apapun yang bersinggungan dengan upaya pengamanan pilkada harus dilakukan secara jujur dan transparan. “Sebab itu, dengan adanya Satgas politik ini juga diharapkan mampu mencegah segala tindakan yang dapat merusak moral bangsa. Hal ini sejala dengan upaya dalam revolusi mental yang pernah di sampaikan oleh presiden kita (Joko Widodo). Tentu kita semua berharap Pilkada Kaltim ini bisa berjalan dengan tertib dan tetap kondusif,” demikian Nusyirwan. (ms)
