Partai Politik Dalam Krisis Kepercayaan

PURWOKERTO - Dua tahun ke depan adalah tahun politik, saat Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 digelar. Kinerja partai politik, diseminasi informasi publik, kesertaan pemilih, dan sebagainya dikupas di Universitas Soedirman, Purwokerto.  Salah satu yang mengemuka dalam diskusi dengan tema “Deklarasi Cerdas Memilih” yang diselenggarakan  Jateng Institute di Aula FISIP Universitas Soedirman, kondisi partai politik di Indonesia berada dalam tahap krisis kepercayaan dari masyarakat.

Padahal, partai politik adalah kendaraan paling penting dalam proses keterpilihan seorang calon legislatif ataupun eksekutif. Benar ada jalur independen, namun kandidat eksekutif dari jalur ini belum ada yang terpilih.

Partai politik banyak menuai kritik karena hanya berfungsi dalam aktivitas merebut, pertahankan, dan membagi kekuasaan. “Partai hanya hidup saat pemilu, pilkada, kongres, munas, dan kegiatan partai yang lainnya,” kata Wakil Dekan III FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Andi Ali Said Akbar.

Ia mengatakan, wajah politik di Indonesia saat ini menunjukkan, negara makin demokratis. Akan tetapi, partai politik makin pragmatis dan pemilih makin apatis, golput tidak pernah menjadi solusi dan golput tidak akan menang pada Pemilu. 

Menurut dia, tren partisipasi masyarakat cenderung menurun sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014. Salah satu penyebabnya informasi yang kurang dari para kandidat.

Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, mengatakan, sebagai penyelenggara Pilkada dan Pemilu di sana, mereka harus pandai meyakinkan masyarakat. “Masyarakat saat ini cenderung bosan dengan sesuatu berkaitan dengan pemilu baik pemilihan anggota legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pilkada,” katanya. 

Terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jawa Tengah di Banyumas, Warsiadi mengatakan, pada 2013 sekitar 59,43 persen dan cenderung menurun dari Pilkada Jawa Tengah 2008 yang sebesar 60,23 persen. (ant)