Empat hari lalu, 1 Juni 2023 kita bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Semua sekolah bahkan organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan serentak menggelar upacara untuk memperingatinya. 

Dari sekian juta rakyat Indonesia yang ikut upacara, pasti ada yang tak hafal lima Sila dalam Pancasila. Apalagi butir-butir yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Saya juga sanksi, anak era milennium sekarang mungkin banyak yang tidak tahu kalau di Pancasila itu ada butir-butir pengamalannya dari masing-masing sila.

Dulu, saat kami masih Sekolah Dasar (SD) di awal tahun 90-an dan besar di era Orde Baru, banyak yang hafal dengan bunyi butir Pancasila, karena memang menjadi sesuatu yang wajib dihafal dari mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang sekarang namanya berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Samar, saya masih ingat bunyi butir ketujuh dari Sila kelima : Tidak Menggunakan Hak Milik untuk Hal-Hal yang Bersifat Pemborosan dan Gaya Hidup Mewah. Nah, terkait tidak bergaya hidup mewah ini yang banyak luput dari pengamalan Sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Fenomena pamer kekayaan yang sekarang diistilahkan flexing banyak menjangkit di tengah masyarakat, mulai pejabat birokrasi hingga para anak baru gede (ABG) zaman now. Tentu masih segar diingatan kita, beberapa waktu belakangan banyak pejabat pemerintahan harus berurusan dengan hukum karena memiliki nilai kekayaan yang tak wajar sebagai abdi negara. 

Tanpa beban, anak hingga anggota keluarganya pamer kemewahan, mulai hobi plesiran keluar negeri, menggunakan tas merk mahal hingga unjuk mobil mewah keluaran terbaru yang harganya bikin geleng-geleng kepala. 

Kalian juga tentu masih ingat munculnya istilah “Sultan”  dan “Crazy Rich” untuk menyebut anak muda yang tiba-tiba kaya raya  dan pamer kekayaannya di media sosial yang akhirnya mereka juga harus berurusan dengan hukum. 

Sungguh sesuatu yang bertentangan dengan pengamalan butir ketujuh Sila kelima di atas tadi. Kurangnya pemahaman terhadap pengamalan Pancasila ini juga mengubah cukup banyak gaya hidup warga desa. 

Jika dahulu sarana transportasi warga desa identik dengan sepeda ontel dan sepeda motor Astrea Tujuh Tiga alias Astuti, saat ini sudah cukup banyak warga desa yang memiliki mobil keluaran terbaru karena mudahnya akses perkreditan. Bahkan, untuk urusan handphone (Hp), mereka juga tak kalah dari warga kota yang sudah banyak memiliki Hp dengan sebutan “mata tiga”. 

Jika nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalam Pancasila ini diamalkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita merasa malu dengan flexing, dan lebih memilih hidup sederhana. Lihatlah orang tua bahari yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh atau pegawai rendahan, bagaimana mereka bertahan hidup.

Tak ada lauk, maka yang dimakan hanya nasi putih dan garam. Tak ada nonton acara televisi apalagi main Hp. Lampu strongkeng atau teplok hanya menyala hingga tengah malam dan gelap gulita menuju subuh. Air mandi harus menimba di sumur dan mencari kayu bakar untuk kompor ke dalam hutan. 

Kita tentu tidak harus hidup seperti orangtua bahari tadi, tapi setidaknya sekarang kita pasti mampu untuk hidup sederhana dan tidak gengsian. Sebagai seorang jurnalis, saya banyak berjumpa dengan pejabat pemerintahan, tak sedikit pula dari mereka yang hidup tidak pamer kekayaan. Sekali waktu, saya mendapati seorang pejabat esselon II atau setingkat kepala dinas di sebuah kabupaten masih menggunakan Hp zaman dulu alias zadul. 

Kalian juga pasti kenal kalau saya sebut nama Basuki Hadimuljono. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di kabinet  saat ini. Menteri berambut putih ini juga terkenal sederhana. Bahkan, suatu ketika saat mendampingi Presiden RI Jokowi meninjau proyek pembangunan di ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Selasa (25/10/2022), Hp-nya tiba-tiba saja berbunyi saat sesi wawancara bersama pewarta. 

Dari nada deringnya bisa ditebak jika Hp yang digunakan Menteri yang juga piawai menggebuk drum ini adalah merk Nokia yang tenar di awal tahun 2000-an.  Jika beliau mau pamer, gajinya sebagai Menteri PUPR tentu lebih dari cukup untuk membeli Hp keluaran terbaru. 

Pada awal era Presiden Jokowi memerintah, ada istilah revolusi mental supaya kita hidup sederhana, saat dimana birokrat sudah tak lagi dianggap sebagai priyayi, bukan dilayani, tapi melayani masyarakat.

Agenda pertemuan tidak lagi digelar di hotel mewah, dan makanannya pun cukup hidangan Nusantara. Program ini juga masuk dalam agenda prioritas pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita yakni menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

Sebagai bagian sebuah bangsa, program revolusi mental ini sejatinya harus benar-benar digaungkan kembali dan didukung semua lapisan masyarakat. Pemerintah harus bisa memberikan contoh yang baik dengan tidak hedonisme. Sejatinya, kita tidak kekurangan calon pemimpin, tapi kita kekurangan contoh teladan. 

Samarinda, 5 Juni 2023

Maruly Zainuddin

Jurnalis Koran Kaltim