Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Ratusan massa yang terdiri dari perwakilan nelayan petambak kerang dara Kecamatan Muara Badak, mahasiswa dan tokoh pemuda melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Muara Badak menggelar aksi damai di Simpang Enam Kecamatan Muara Badak, Rabu (12/2/2025).

Para demonstran memblokir akses keluar-masuk PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) sebagai bentuk kekecewaan karena tuntutan mereka belum dipenuhi.

Tuntutan tersebut terkait tanggung jawab atas dugaan pencemaran perairan dan mengakibatkan kematian massal budi daya kerang dara pada akhir tahun lalu.

Humas Persatuan Pembudidaya Kerang Dara Muara Badak, M Yusuf menyampaikan bahwa sebelum aksi hari ini, petambak kerang dara telah menutup empat gate di PT PHSS. Penutupan gate 1 hingga 4 dilakukan selama tiga hari oleh seluruh pembudi daya.

“Penutupan hari pertama kami lakukan saat demonstrasi pada 4 Februari lalu, bersama 500 pembudi daya kerang dara,” kata Yusuf saat dikonfirmasi Korankaltim.com, Rabu (12/2/2025).

Pemblokiran akses merupakan bentuk protes atas ketidakadilan yang mereka rasakan, karena hingga kini belum ada kepedulian dari Pertamina sejak Desember 2024. Menurutnya, pembudi daya bertahan di gate 1, mendirikan dua tenda untuk bermalam dan tidak akan pergi sampai mendapatkan kepastian dari PT PHSS, yakni ganti rugi atas gagal panen akibat dugaan pencemaran air laut yang disebabkan limbah pengeboran.

“Demo akan terus berlanjut sampai tuntutan terpenuhi, yaitu kepedulian dan ganti rugi dari PT PHSS,” tegasnya.

Dalam upaya memperjuangkan haknya, tak hanya organisasi kepemudaan yang peduli, juga sejumlah anggota DPRD Kukar. Mereka pun sempat turun ke lapangan untuk membantu pembudi daya menuntut tanggung jawab PT PHSS. 

Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim juga telah mengeluarkan statement meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengusut permasalahan dugaan pencemaran limbah PT PHSS yang mengakibatkan kematian massal kerang dara.

“Banyak pihak peduli dan setuju memperjuangkan bersama-sama. Harapannya Pertamina juga membuka diri terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Berikan kejelasan untuk kepeduliannya,” terangnya.

Yusuf menyebut pihaknya kini menunggu kedatangan Komisi XII DPR RI untuk menyambangi mereka dan membantu memperjuangkan tuntutan pembudi daya.

“Informasinya begitu, tapi untuk waktunya belum pasti, antara tanggal 12, 13 atau 14 Februari. Kemungkinan pekan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kukar Sugeng Hariadi tegaskan masih meradang atas sikap acuh oleh pihak PT PHSS. Menurutnya, sudah selayaknya Pertamina harus memberikan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat yang hingga kini kehilangan mata pencaharian.

“Kami jengkel marah, Pertamina tidak punya hati nurani,” tegas Politikus PDIP ini.

Editor: Erwin