Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya, mengatakan usulan tersebut telah dimasukkan dalam rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) dan mencakup pembangunan gedung bagi Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta Dinas Kesehatan.
”Kami kemarin ada usulkan untuk Renja RKPD empat OPD, termasuk untuk Dinas PU, BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Kesehatan di tahun 2026,” ujar Didik kepada Korankaltim.com, Kamis, (9/10/2025).
Menurutnya, seluruh lahan untuk pembangunan sudah disiapkan, termasuk dokumen perencanaan fisik yang juga telah rampung.
Namun, realisasi pembangunan masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah.
“Lahan sudah siap, bahkan perencanaan fisik juga sudah siap. Tinggal uangnya. Kalau ada uangnya bisa jalan, kalau tidak ada, ya tunggu lagi,” jelasnya.
Didik memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membangun empat gedung OPD tersebut mencapai ratusan miliar, dengan desain bangunan dua lantai menyerupai kantor bupati, Bappelitbangda, dan gedung DPRD Mahulu yang sudah ada saat ini.
“Kalau kantor bupati, Bappeda, dan DPRD itu hampir Rp400 miliar karena modelnya multi-use. Kecuali nanti gedung OPD ini juga dibuat multi-use, tapi itu tergantung dewan. Kalau di atas Rp100 miliar, saya sarankan memang modelnya multi-use,” tambahnya.
Ia menegaskan, proses lelang untuk proyek tersebut belum dapat dilakukan karena belum ada kepastian alokasi anggaran.
“Untuk proses pelelangan belum, belum berani kita. Karena penganggarannya belum tersedia. Kita dilarang menandatangani kontrak kalau belum ada anggarannya,” tegas Didik.
Dengan kesiapan lahan dan rancangan teknis, PUPR Mahulu berharap pembangunan empat gedung OPD ini dapat segera terealisasi setelah mendapatkan persetujuan dan dukungan anggaran dari DPRD Mahakam Ulu.
Editor: Erwin