Dikatakan Budi, uang ganti lahan yang diminta oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, terbilang besar. Jika dijumlahkan seluruhnya mencapai Rp 6 miliar. “Per orangnya bisa dapat sampai Rp 400-an juta. Totalnya ada 12 orang, jadi misalnya mau diganti harus sekitar Rp 6 miliar. Tapi itu masih permintaan warga, sekarang masih proses di atas tentang solusinya. Cuma sampai sekarang belum ada perkembangan yang sampai ke kami,” ujarnya pada Koran Kaltara, Kamis (16/11) Kemarin.
Meski demikian, saat ini sudah ada perubahan pada kelas sementara. Di mana tempat parkir yang menjadi ruang kelas sementara sudah disekat memakai plywood. Hanya saja, Budi merasa masih kurang. Rencananya akan ditambah beberapa pembatas, dari uang sukarela seluruh pihak sekolah.
“Kita sudah cor lantainya, sudah kasih sekat dan ini lumayan dari yang pertama ada perubahan sudah parkiran yang kita jadikan ruang kelas ini. Makanya kelas kami rolling semuanya agar semua siswa merasakan yang sama,” ucapnya.
Budi mengakui, sampai saat ini belum ada keluhan, baik dari siswa secara langsung, maupun orang tua siswa. Apakah datang langsung atau melalui telepon. Dirinya pun sangat berharap hal itu tidak akan terjadi.
Mengenai opsi harus pindah ke beberapa sekolah di daerah sekitar, menurutnya, masih perlu pertimbangan. Karena akan ada tanggung jawab yang bertambah. “Awalnya memang ada rencana pindah ke SMPN 6, kami masuk siang gantian dengan siswa di sana. Tapi kami punya tanggung jawab untuk jaga fasilitas di sana, jadi sekarang sabar aja. Siswa disini ada beberapa yang senang, ada juga yang ngeluh kalau panas,” tuturnya.
Terpisah menangapi hal tersebut lurah Tanjung Selor Timur Saiful Anwar, mengatakan terkait sekolah tersebut pihaknya kesulitan bertemu dan berkoordinasi dengan pemilik lahan yang melakukan penyegelan. “Informasi yang kami terima, orang itu tinggal di Tanjung Buka, jadi kita kesulitan mau ketemu dan membahas ini,” kata Saiful singkat. (ike815)
