Wabup Minta Kades Kelola Anggaran Transparan

TANA TIDUNG – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Tana Tidung (KTT), Markus, Rabu (4/10) kemarin mengingatkan kepada kepala desa (kades) untuk bisa mengelola keuangan khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

“Pengelolaan keuangan di pemerintahan desa seperti ADD dan DD harus transparan (jujur) dapat diketahui warganya dengan baik apa yang menjadi programnya untuk direalisasikan, efektif, efisien sesuai dengan perencanaan program (tepat sasaran), serta akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan nantinya, ini penting bila tidak ingin bersentuhan dengan hukum nantinya, makanya perlu menjadi perhatian setiap kades kedepannya,” kata Markus.

Ia menilai bahwa setiap kades harus bekerja dengan para aparatur pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak membuat banyak kebijakan yang justru akan membuat kades nantinya terjebak pada kebijakan yang menyalahi aturan perundang-undangan berlaku, maka setiap kades juga lebih berhati-hati dalam melangkah terutama dalam pengelolaan keuangan ADD dan DD kelak.

“Tuangkan kinerja bersama aparat pemerintah desa yang ada secara baik dan maksimal namun tidak membuat terlalu banyak kebijakan yang justru akan membuat kesulitan tersendiri bagi para kades ini nantinya, kelola keuangan sesuai dengan aturan yang ada dengan tetap mengutamakan kepentingan atau kebutuhan warga secara bersama-sama,” ujarnya.

Berbagai kebijakan dan kinerja yang dibuat oleh kades tentunya akan berkaitan dengan proses pembangunan yang terjadi di desa itu sendiri, imbasnya apakah positif maupun negatif akan mengarah pula pada keberhasilan pembangunan yang ada di kabupaten, artinya pembangunan didesa akan menunjang pembangunan di tingkat kabupaten pula, dengan pengelolaan ADD dan DD sebaik mungkin akan memaksimalkan pembangunan di desa itu nantinya.

“Pemerintah sendiri berharap pada setiap pemerintah desa yang ada dalam membangun baik fisik maupun non fisik lebih mengutamakan kebutuhan warga secara umum bukan karena keinginan sepihak atau beberapa pihak saja sehingga setiap pembangunan berjalan tidak tepat sasaran,  bahkan banyak program yang tidak sesuai harapan ini tentunya tidak memberikan kepuasan dan layanan yang baik kepada warganya, komunikasi antar aparat desa juga harus tetap terjalin,” terangnya.

Berbagai persoalan yang kerap terjadi di tubuh pemerintahan desa dapat dicari jalan keluarnya ketika komunikasi yang baik terus dipertahankan, tujuan utama dalam setiap pemerintahan baik desa, kecamatan hingga kabupaten yakni memberikan layanan publik maksimal demi terciptanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi warganya. (ifa)