Angka Kemiskinan Turun jadi 9,6 Persen

TANA TIDUNG – Wakil Bupati (Wabup), Markus mengatakan bahwa persoalan kemiskinan yang ada diwilayahnya dapat ditekan secara efektif dengan program pelatihan dan keterampilan serta peningkatan validitas data penerima bantuan sosial. Kedua faktor tersebut dinilainya memang memiliki peran maksimal dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin yang ada di Bumi Upuntaka tahun 2015 sendiri sebesar 9,6 persen. Apabila dibandingkan dalam rentang waktu lima tahun, angka tersebut memang menunjukkan penurunan secara signifikan. Dimana ditahun 2010 persentase warga miskin yang ada masih sebesar 13,89 persen.

Kembali pada persoalan strategi pelatihan kerja dan validitas bantuan, pelatihan kerja dan keterampilan dinilai memiliki efektivitas besar karena berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan berdasarkan pendapatan perkapita. Dimana semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan kerja, maka semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pendapatan perkapita diatas indikator kemiskinan.

Implikasi itu pun senada dengan pelatihan keterampilan, dimana semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan untuk membuka usaha maka semakin banyak dan merata pula perputaran uang yang ada diwilayah tersebut. Bahkan pelatihan keterampilan dilain sisi juga memiliki manfaat positif untuk wilayah yang kuantitas lapangan usahanya lebih sedikit dibanding wilayah lain.

“Untuk mengentaskan kemiskinan yang paling utama adalah cara kita agar masyarakat bisa bekerja dengan pendapatan diatas indikator kemiskinan. Dan itu memang dengan cara aktif memberikan pelatihan kerja beserta keterampilan untuk sektor usaha,” ujarnya.

Untuk validitas penerima bantuan sendiri, dinilai memiliki efektivitas yang besar dalam mengentaskan kemiskinan karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan. Misalkan untuk makanan, ia menjelaskan apabila data penerima itu valid maka bantuan seperti beras sejahtera (rastra) dan bantuan bahan pokok lainnya dapat tepat sasaran. Hal itu nantinya akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas masyarakat terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM). 

Kemudian untuk bantuan non makanan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat dan lainnya juga memiliki andil yang sama dengan bantuan dari jenis makanan. Dimana dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lainnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap indikator Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

“Pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten memiliki banyak program untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga kita tekankan pada validitas, karena kesuksesan program terletak pada indikator tepat sasaran. Hal ini agar bisa saling bersinergi dengan upaya peningkatan pendapatan yang juga dilakukan,” tutupnya. (ag217)