Kedisiplinan ASN Masih jadi Sorotan
2 menit baca1.146 kali dibaca
TANA TIDUNG – Kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) masih menjadi sorotan. Mulai masih saja ada beberapa oknum ASN kedapatan melanggar beberapa peraturan yang erat kaitannya dengan etos kerja, ketepatan waktu hadir dikantor, eksistensi di jam kerja dan juga terkait waktu selesainya jam kerja.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Tana Tidung (KTT), Sugeng Haryono mengatakan, pihaknya masih kerap menemui ASN yang tidak masuk sesuai jam kerja yang ditentukan. Selain itu juga persoalan keberadaan mereka dikantor juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung dengan output yang dihasilkan kepada masyarakat.
“Persoalan penegakan perda masih banyak di disiplin ASN, khususnya masalah jam kerja. Jadi kita konsisten menjalankan tugas sesuai dengan peraturan Bupati yang ada,” terang Sugeng.
Lebih jauh Sugeng menjelaskan seharusnya ASN yang ada bisa berkontribusi maksimal bagi pembangunan daerah KTT. Dimana dalam usianya yang menginjak sepuluh tahun, masih banyak yang harus ditingkatkan untuk menuju pembangunan yang berkualitas, terlebih saat ini semuanya bersaing dengan kecepatan dan ketepatan waktu.
“Kinerja harus terukur semua. Mulai dari jam masuknya, jam istirahat dan juga jam pulang kerja. Selain itu kinerjanya pun harus berkompeten sehingga output yang dikeluarkan bisa maksimal,” ujarnya.
Sugeng juga menyampaikan, seharusnya dengan Tunjangan Pokok Penghasilan (TPP) yang diterima oleh ASN dapat meningkatkan mutu kerja didalamnya. Karena pada hakikatnya tunjangan tersebut diberikan pemerintah untuk meningkatkan kinerja anggotanya, dimana pegawai bisa fokus dan tidak lagi memikirkan permasalahan yang menyangkut dengan ekonomi keluarganya.
“TPP diberikan pemerintah itu untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau TPP tidak memberikan dampak kepada mereka bisa menjadi dasar evaluasi pemerintah kedepannya,” ungkap Sugeng.
Adapun terkait pengawasan dijelas-kan Sugeng sifatnya berkelanjutan untuk meminimalisir adanya pelanggaran dikemudian hari. Selain itu juga dengan melibatkan setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharapkan mampu menjadi motivasi bagi setiap ASN yang ada. “Setiap saat dilakukan pengawasan. Pembinaan internal pun dilakukan melalui Kepala SKPD nya masing-masing,”tutup Sugeng. (ag217)
