Dikatakannya, target PAD Dishub tahun ini sekitar Rp1,3 miliar, hingga saat ini sudah terealisasi sekitar 50 persen dari target tersebut. Sejauh ini besaran tarif yang diberlakukan masih sama dengan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada sebelumnya yakni Perda Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa dan Usaha.
“Nah, itu sebenarnya jika dikalkulasi dengan perkembangan saat ini dan pemberlakukan Perda untuk retribusi kita sulit mencapai target. Sehingga memang semestinya ada penyesuaian, mana saja item yang bisa diubah dan bisa mendongkrak nilai PAD itu sendiri, sesuai perkembangan saat ini,” katanya.
Hasan menyebutkan, dalam hal pengaturan dan penyesuaian ulang termasuk Perda yang ada, pihaknya mulai membahas dan menyesuaikan. Namun masih di internal Dishub. Ditegaskannya, terkait ini akan diatur mengenai ekpedisi bongkar muat, konsumen tersendiri dan beberapa item lainnya. “Biar jelas di mana yang perlu disesuaikan kembali. Sementara kami bersama anggota di Dishub masih mencari tahu secara tekhnis di lapangan seperti apa. Selanjutnya nanti juga akan kita buat pertemuan antara pihak pengelola pelabuhan, konsumen dalam hal ini pengusaha yang menggunakan kapal dan melakukan aktivitas bongkar muat, serta pemerintah daerah,” jelas Hasan.
Meski demikian, pihaknya juga tidak muluk-muluk mengejar target PAD tersebut. Sebab menurut Hasan yang utama adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan sesuai pro-sedur dan ke-tentuan yang berlaku. Selain itu, dirinya juga menambahkan beberapa ak-tivitas bongkar muat yang tak menggunakan fasilitas yang ada namun bukan pela-buhan res-mi yang dise-diakan disatu sisi ilegal. Namun untuk mearik retrebusi difasilitas bukan milik pemerintah pihaknya juga tak punya dasar.
“Penegakan itu ada di satpol PP nanti itu akan dikomunikasikan,” tandasnya. (an)
