Untuk itu, Forum RT yang beranggotakan tak kurang dari 10 ketua RT di kawasan Kampung Jawa dan Kelurahan Bugis Samarinda tersebut meminta pembangunan yang tengah berlangsung dihentikan.
Di temui Asisten I Setprov Kaltim Meiliana, massa menyepakati empat poin. Yakni mengembalikan lahan sesuai fungsi semula, memperbaiki sarana olahraga tersebut, menyarankan Pemprov Kaltim mengalihkan dana untuk perbaikan masjid di sekitar wilayah tersebut, serta pembongkaran pagar yang sudah mulai dibangun.
Salah seorang demonstran, Selamat Said Sanib, menyebut pembangunan masjid yang digagas gubernur itu mematikan ruang untuk anak-anak berkembang. “Kami bukan pada tataran menolak pembangunan masjid atau rumah, tapi menurut kami itu belum urgent, karena di sekitarnya masih terdapat masjid,” katanya.
Benar saja, karena sekitar 150 meter dari Lapangan Kinibalu ada masjid Al Baitussalam di Markas Korem 091/ Aji Surya Natakesuma. Kemudian di Jl Gunung Merbabu berjarak sekitar 300 meter juga berdiri masjid Jami Al Maa’uun.
Warga juga menyayangkan, karena sudah dilakukan pemagaran dan beberapa material bangunan sudah diletakkan di areal lapangan Kinibalu, padahal di lokasi tidak ada nampak papan pengumuman mengenai proyek maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun demikian, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak nampaknya sudah bulat pada tekadnya membangun masjid yang menggunakan nama tengahnya tersebut.
Awang setelah mendapatkan laporan dari Asisten I Setprov Kaltim Meiliana, justru menganggap penolakan tersebut berbau kepentingan oknum tertentu.
“Saya harus adil kepada semua agama, itulah konsekuensi hidup toleransi beragama. Kalau saya bantu katedral katolik center, saya bantu kristian center, budis center kalau ada usulan mendirikan masjid masak gak kita akomodir. Itu kebutuhan, semuanya mendukung, bahkan DPRD sudah menyetujui, kok ada yang keberatan. Itu RT mana, camat dan RT-nya ikut rapat. Tidak ada yang menolak,” kata Awang.
“Jadi saya pikir itu RT siluman, zaman sekarang mudah bikin forum apa segala macam, pasti ada orang di belakang itu, yang gak setuju dengan bangun masjid. Mestinya kalau ada orang mau bangun rumah ibadah didukung,” sambung Awang.
Untuk itu, Awang bersikukuh tetap membangun masjid tersebut. Sementara mengenai lahan, Awang yakin bahwa lahan tersebut adalah milik Pemprov Kaltim. “Itu lahan punya pemprov. Lahan itu dipinjamkan untuk olahraga oleh Gubernur APT Pranoto. Sekarang pemda perlu lahan, ya diambil,” ucapnya.
“Saya dengan restu MUI dan tokoh-tokoh agama Islam dan ulama akan tetap membangun masjid itu. Apalagi saya sebentar lagi pensiun. Itu kan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk saya saja,” tegas Awang.
Disinggung mengenai anggaran pembangunan masjid yang akan dibangun tiga lantai dengan kapasitas 1.500 jamaah serta dilengkapi fasilitas rumah imam, guest house, ground water tank, kantin, dan pagar keliling tersebut, Awang mengaku tidak tahu. Semua, katanya, ada di DPRD untuk perencanaannya.
Sebelumnya diberitakan, pembangunan masjid tersebut diprediksi menelan anggaran Rp71 miliar. Di mana anggarannya telah masuk dalam RAPBD 2018. Untuk tahap awal, pemprov telah mengucurkan dana sebesar Rp2,8 miliar pada APBD Perubahan 2017. (rs)
