Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Sudarsono menuturkan, sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Kaltim, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut senilai Rp1.716.708.596.
Berdasarkan hasil penyidikan polisi, awalnya LKP Prima Jaya Utama pada 2012 mengajukan proposal permohonan bantuan pelatihan alat berat, otomotif dan peningkatan sarana prasarana pada APBD tahun anggaran 2013 senilai Rp2.579.570.000.
“Proposalnya disetujui dan diberikan bantuan dana hibah oleh Pemprov Kaltim senilai Rp1,9 miliar, dengan sumber anggaran dari APBD Perubahan tahun anggaran 2013,” ujar Sudarsono.
Setelah pencairan, dana bantuan kemudian ditarik keseluruhan dari rekening LKP Prima Jaya Utama untuk pelaksanaan kegiatan LKP.
Penggunaan dana itu pun telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan ke Biro Bantuan Sosial Pemprov Kaltim. Tapi penyidik mencurigai ada yang tak sesuai dalam laporan itu. Kuat dugaan terjadi penggelembungan anggaran.
“Di dalam LPJ yang disampaikan, diindikasikan terdapat belanja barang dan jasa fiktif dan beberapa penggelembungan anggaran atau mark-up, antara lain pembayaran honor tenaga pengajar dan pengurus,” beber Sudarsono.
Polisi memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi ini sejak Maret 2017. Status hukumnya ditingkatkan ke penyidikan sejak September 2017. Peningkatan stsatus hukum ini diikuti dengan penetapan DNN dan AY sebagai tersangka.
“Untuk penahanan tersangka kita lakukan sejak 12 Oktober,” urai Sudarsono.
Dalam perkara itu, polisi sudah meminta keterangan dari 34 saksi. Barang bukti yang diamankan polisi berupa proposal awal permohonan bantuan, proposal realisasi pencairan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), akta pendirian, perubahan dan rekening LKP serta hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP RI Perwakilan Kaltim.
Kedua tersangka dijerat pasal 2, pasal 3 undang-udang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia (RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 2, UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang.
“Ancaman hukumannya 20 tahun penjara,” demikian Sudarsono.
Sementara itu, ditemui di Polres Kota Samarinda, DNN mengaku jika uang yang diduga hasil korupsi sudah habis digunakan. Dia enggan membeberkan peruntukannya. “Saya sudah lupa (untuk apa) uangnya sudah habis,” singkatnya. (dor)
