Menhan: Impor Senjata Harus Sesuai Aturan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa impor senjata harus sesuai dengan aturan.

“Kita kan harus berjalan dengan aturan UU dan kalau pembelian kemarin memang ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan baik oleh TNI, polisi, Bakamla dan lainnya, kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi,” kata Ryamizard seusai menghadiri rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (2/10).

Seperti diberitakan senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk lengkap dengan 5.932 butir peluru masuk ke Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/9) malam dan kini masih berada di Gudang Kargo Bandara Soetta.

Polri mengakui senjata-senjata itu milik Polri yang dikirim menggunakan maskapai asal Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas Senjata itu, dibeli melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. 

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, senjata itu sudah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengiriman senjata itu hanya berselang beberapa hari setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi intelijen yang diperolehnya khususnya terkait pernyataannya mengenai impor 5.000 senjata api ilegal. Namun pihak kepolisian membantah bahwa senjata tersebut ilegal karena sudah diimpor tiga kali yaitu pada 2015, 2016 dan 2017.

“Panglima TNI kan dipanggil (Presiden), Menko Polhukam dipanggil, saya tidak, pasti lah ada dikasih tahu, saya juga sering juga dikasih tahu, tidak ada masalah,” tambah Ryamizard.

Ia juga mengaku bahwa selanjutnya Panglima TNI dan Kapolri masih akan berkoordinasi terkait hal tersebut. “Ya damai tidak ada gaduh, kalau di luar orang politik segala macam maklumlah tapi di dalam lingkaran kabinet tidak boleh. Senjata yang masih tertahan itu tadi sudah saya lihat Kapolri dan Panglima mungkin sudah berkoordinasi, kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja diselesaikan,” ungkap Ryamizard.

Dalam arahannya, Presiden sempat menyatakan dirinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara memerintahkan agar para menteri dan pejabat setingkat menteri fokus pada pekerjaannya masing-masing apalagi pada 2018 menjadi tahun politik karena ada pilkada hingga sejumlah tahapan di pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden. (ant)