Menanggapi hal ini, Pemprov Kaltim segera bersiap. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Kaltim, Lisa Hasliana menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kaltim sudah setuju, dan siap mengalokasikan dana di APBD Perubahan Kaltim tahun 2019.
“Iya, itu imbauan kepada Pemda (Pemerintah Daerah, Red) untuk mengalokasikan APBD-nya untuk memberikan subsidi biaya pemasangan listrik bagi masyarakat miskin. Berapa kuotanya, itu yang sedang kami siapkan. Jadi kalau TAPD sudah setuju, tapi datanya yang perlu kami rapikan. Itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk database-nya,” kata Lisa kepada korankaltim.com.
Dari data Kementerian ESDM, ada 3.652 rumah tangga menyalur dan 4.437 rumah tangga belum berlistrik. Rumah tangga menyalur adalah mereka yang sudah menikmati listrik PLN, namun tidak langsung dari sambungan resmi PLN tapi menyambung atau menyalur dari rumah tetangga. Hanya saja data tersebut dianggap masih perlu divalidasi dan sinkronisasi terhadap kondisi sebenarnya. “Kriteria seperti apa, berapa jumlahnya. Juga misalnya, belum tentu rumah tangga tidak mampu itu punya rumah. Terserah mau dipasang di mana. Jadi perlu disinkronisasi data PLN, DPMPD, Dinas Sosial dan BPS,” sebut Lisa.
Yang pasti lanjut dia, khusus Kaltim akan menyasar kawasan yang memang sudah memiliki infrastruktur primer jaringan listriknya. Ia berharap, akan mendapat dukungan dari DPRD Kaltim. Untuk proses sinkronisasi data, diharapkan sudah bisa rampung sebelum penetapan APBD Perubahan 2019. Sehingga realisasi programnya bisa segera terlaksana. “Jadi sambungan baru, untuk rumah tangga miskin dengan daya 450 VA (Volt Ampere, Red). Ini ada keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu, dan sesuai dengan visi misi Pak Gubernur (Isran Noor),” paparnya.
Proses selanjutnya adalah menyusun payung hukum penyaluran bantuan ini. Kemungkinan besar berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur dengan mekanisme pembayaran yang akan ditentukan selanjutnya. Apakah berupa hibah, atau bantuan sosial. “Pemasangan baru, untuk 450 VA sebenarnya ada kebijakan PLN. Dalam aturan disebutkan, ada subsidi 50 persen. Ini berlaku umum. Jadi dengan adanya program ini masyarakat miskin bisa melakukan pemasangan baru listrik secara gratis,” tutup Lisa. (*)
Penulis: */Rusdianto
Editor: Aspian Nur
