Isu lainnya, PI 10 persen jatah Kaltim dan Kukar untuk tahun produksi 2018 senilai kurang lebih Rp 600 miliar yang seharusnya dibayar PHM bulan Januari 2019 lalu, sampai di penghujung Maret 2019 tak kunjung dibayarkan Pertamina. “Ini juga menjadi bukti Pertamina memang tidak capable dan seperti melecehkan daerah. Pertamina menunda-nunda menyerahkan dana PI yang merupakan hak rakyat Kaltim. Inilah yang membuat geram seluruh rakyat Kaltim, karena hak mereka dipermainkan Pertamina. Dana tersebut saat ini disimpan di rekening Pertamina namun dengan berbagai alasan masih belum bisa diserahkan kepada rakyat Kaltim via BUMD,” terangnya.
Ia pun tak ragu menyebutkan ada indikasi Pemerintah Pusat meninggalkan api dalam sekam di Blok Mahakam ini. Terbukti Pertamina sebagai perusahaan plat merah namun tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Lalu apakah dengan menendang Total dan Inpex , negara diuntungkan? Pertanyaan ini harusnya menjadi PR berat Pertamina, Kementerian ESDM dan SKK Migas. BUMD bisa menyebut dirinya mampu menjadi operatorship bukan sekedar semangat membabi buta tetapi tiga hal yg dipersyaratkan seperti human capital, finansial dan teknologi BUMD menyatakan mampu dan siap sekalipun Opex dan Capex-nya sebesar USD 2 miliar, Kaltim/Kukar menyatakan mampu,” tegasnya.
Diketahui Blok Mahakam adalah blok migas terbesar di Indonesia yang menyimpan cadangan gas kurang lebih 9 TCF dengan produksi saat dipegang Total dan Inpex kurang lebih 1.800 MMSCFD dan saat dikelola Pertamina turun drastis ke 916 MMSCFD atau hanya setara 83 persen dari target APBN. Saat serah terima 2017 lalu, produksi gas 1.200 MMSCFD. Selain gas bumi, Mahakam juga menyimpan cadangan minyak bumi kurang lebih 1 miliar barel dengan produksi saat dipegang Total mencapai 67.000 bpd dan menurun sampai kurang lebih 40.000 bpd saat dikelola PHM. Perlakuan workover dan POFD yang diusahakan PHM relatif tidak mencapai hasil maksimal.
Penulis: Heriansyah
Editor: M. Huldi
