2019, DPR Setuju Pemerintah Tambah Utang Rp359 Triliun

JAKARTA - Pemerintah mengantongi restu Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambah utang sebesar Rp359,3 triliun pada 2019 mendatang.

Kendati demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara memastikan pemerintah tetap menjaga rasio pembiayaan utang di bawah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

"Kami sampaikan pembiayaan utang terus menurun angkanya, dari paling tinggi pada 2017 Rp429 triliun, tahun depan Rp359,3 triliun," papar Suahasil, Kamis (20/9).

Tahun ini, pemerintah menganggarkan pembiayaan sebesar Rp387,4 triliun. Angka itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp388 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp600 miliar.

Menurunnya pembiayaan utang ini tak lepas dari penurunan defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menjadi 1,84 persen dari posisi tahun sebesar 2,12 persen. "Defisit kebijakan fiskal saat ini masih ekspansif," papar Suahasil.

Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun depan sebesar Rp2.142,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.439,7 triliun. Walhasil, terjadi defisit anggaran sebesar Rp297,2 triliun.

"Defisit yang lebih rendah ini juga bisa mendorong keseimbangan primer menuju positif atau mendekati nol," sambung Suahasil.

Selain menyepakati pembiayaan utang, Banggar DPR juga menyetujui suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) dan PT PLN (Persero) sebesar Rp17 triliun.

Rinciannya, PLN akan mendapatkan dana segar dari pemerintah sebesar Rp6,5 triliun dan Hutama Karya Rp10,5 triliun. Angka ini berubah dari rencana semula, di mana awalnya PLN bakal mendapatkan PMN Rp10 triliun, sedangkan Hutama Karya Rp7 triliun. (cnn)