Jika benar terjadi, kata Awang perilaku itu sangat menodai jalannya Pilgub Kaltim yang dinilai berjalan aman dan damai. “Satu hal yang patut di pertanyakan orang yang surveinya rendah tiba-tiba menang, patut dipertanyakan.
Saya bersyukur pilkada aman. Kalau ada money politic dan menang ini memprihatinkan, di sini tidak sama dengan Donal Trumph,” tukasnya.
Meski mengaku mengetahui adanya praktik politik uang, namun Awang justru tak bisa berbuat apa-apa. Dia mengaku tak punya cukup bukti, atau adanya laporan masyarakat mengenai pelanggaran pilkada ini.
“Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui hasil perhitungan manual dari KPU. Keluhan adanya money politic, saya tidak bisa membuktikan, kerena laporannya secara lisan. Tidak tertulis.
Ini bukan ranahnya gubernur, tapi kepolisian,” paparnya.
Disinggung soal apa yang mendasari ia kuat menduga adanya money politic, Awang mengatakan hal tersebut dapat diketahuinya karena ia bukan orang baru dalam dunia politik. Awang mengaku latar belakangnya sebagai akademisi, juga memberikan pengetahuan dari pengalamannya mengenai detail penghitungan sample suara.
“Buktinya itu tadi, orang yang dalam survei tidak diunggulkan tapi bisa menang, itu tidak ada jalan lain. Pasti money politic, silahkan tanya ke para peserta (paslon),” ucapnya.
Senada dengan Awang Faroek, Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian juga menduga adanya praktek tak terpuji ini. Dia mengaku politik uang sangat terasa terjadi justru di masa akhir kampanye.
Alasan ini diungkap Adrian karena LSI Denny JA, sepekan jelang pemungutan suara merilis jika perolehan suara terbanyak justru bukan dari pasangan nomor urut tiga.
Dalam rilisnya kala itu, LSI menyebutkan perolehan suara ini masih sangat bisa berubah sepekan jelang oemungutan suara. Yang paling dominan bisa mengubah adanya tsunami politik, bisa karena kasus hukum atau ada pola kampanye hitam bahkan praktek politik uang.
“Detik-detik akhir ada berapa hal yang mengubah dukungan, salah satunya money politic terjadi di berbagai daerah, jadi memang masa terakhir suara berubah. Tsunami politik LSI mendeteksi, tapi kami fokus terhadp quick count, untuk mengamati money politic, intimidasi di TPS kami mendengar dugaan itu betul, kami tak punya data pasti, silahkan aparat mengungkap,” kata Ardian.
Hasil survei LSI di Pilgub Kaltim pada (22/6) memotret, terjadi migrasi periode 8 - 22 Juni. Sebabnya banyak, misalnya money politic, bisa juga kampanye besar-besaran.
“Saya amati di Kaltim yang mengubah akan mengawasi money politik karena jadi perhatian polisi, aroma money politik itu ada tapi buktinya tidak ada,” kata dia. (rs/sab/tim)
