Pemprov Kaltim Fasilitasi Kredit Penunggak BPJS

SAMARINDA – Pemprov Kaltim merencanakan terobosan bagi para penunggak BJPS Kesehatan bagi warga Kaltim. Rencananya, Pemprov Kaltim akan menjalin kerjasama dengan perbankan memfasilitasi kredit para peserta untuk melunasi tunggakan yang sejauh ini mencapai Rp179 miliar.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dalam rangka memperingati hari jadi Kaltim ke-61 pada 9 Januari 2018 mendatang. Bagi dia, kebijakan ini diambil karena Pemprov berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat Kaltim.

“Setelah kita inventarisasi, ada tunggakan sebesar Rp179 miliar atau dari sekitar 230 ribuan peserta BPJS Kesehatan. Itu paling banyak di Balikpapan kemudian Samarinda. Dengan program ini, saya bantu BPJS, saya bantu juga masyarakat yang menunggak,” kata Gubernur Awang Faroek saat ditemui wartawan usai Rapat Paripurna Pengesahan 3 Raperda, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (27/12) kemarin.

Diakui Awang kebijakan tersebut tidak lepas dari laporan BPJS Kesehatan Regional Kalimantan yang menyebut angka ketidaksesuaian iuran peserta dengan klaim jadi masalah pelik yang belum terselesaikan. Dalam 3 tahun terakhir, periode 2014-2016 saja, BPJS Kesehatan mengalami defisit, yang diakumulasikan dalam periode tersebut sebesar Rp 12,4 triliun. Hingga di penghujung tahun ini, ketidaksesuaian iuran mencapai Rp 9 triliun.

Di Kaltim, hingga awal November 2017 lalu tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri mencapai Rp160 miliar. Angka tersebut adalah akumulasi dari 2014. Jumlah tersebut adalah kepesertaan mandiri, bukan penerimaan bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBN untuk masyarakat tidak mampu.

Kebijakan ini, Diakui Awang karena melihat fakta tersebut. Sebab, banyak masyarakat yang kesulitan menerima pelayanan kesehatan saat di rumah sakit, karena menunggak iuran yang terlampau besar. Akibatnya, pelayanan kesehatan pun tak bisa diberikan. setelah dirinyaberkomunikasi dengan pihak perbankan, lanjutnya, akhirnya pihak perbankan pun sepakat untuk menyanggupinya.

“Dengan adanya pola kerjasama nanti dengan Bankaltimtara, BRI dan Bank Mandiri. Saya sudah meyakinkan mereka (Perbankan) agar memberikan kredit kepada masyarakat untuk pelunasan hutang ke BPJS. Sehingga nantinya, masyarakat dapat pelayanan kembali di program BPJS Kesehatan-nya,” terang Awang.

Dengan hal tersebut, kata Awang masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pinjaman tersebut. Sebab tingkat bunga-nya dalam satu tahun periode sangat rasional. 

“Saya minta 0 persen. Tapi kesanggupan bank memberikan tingkat bunga 0,04 persen. Jadi saya kira sama saja,”sebut Awang.

“Saya harap masyarakat dapat mengikuti program ini. Sistemnya seperti biasa mengajukan permohonan kredit. Tapi tujuannya untuk membayar BPJS, tidak digunakan untuk yang lain,” pungkasnya. (sab)