Ia mencontohkan, nantinya bakal ada konsekuensi dari perbankan jika sebuah desa masih membakar hutan untuk membuka lahan. “Sebetulnya, dari segi pencegahan kebakaran hutan, pemberian insentif dan disinsentif ini yang paling berat,” ungkap Siti, Selasa (19/12).
Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebenarnya skema insentif dan disinsentif bagi desa untuk mencegah kebakaran hutan sudah dilaksanakan. Hanya saja, sebagian insentif dan disinsentif ini diberikan oleh perusahaan swasta dalam bentuk bantuan dan dengan nama program yang berbeda-beda.
Dengan demikian, menurut Darmin, diperlukan insentif lain agar masyarakat tidak lagi membakar hutan. Apalagi, sejauh ini insentif sangat ampuh dalam mencegah titik api baru dalam kebakaran hutan.
Menurut data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, titik kebakaran hutan telah turun 89 persen dari 22 ribu titik di tahun 2015 menjadi 2.500 titik di tahun 2017. Sementara itu, jumlah areal lahan kebakaran hutan menurun dari 2,5 juta hektare (ha) di tahun 2015 ke angka 125 ribu ha di tahun 2017.
“Perlu ada insentif bagi desa yang tidak menggunakan api dalam berkebun. Saya kira itu hal penting yang dirumuskan. Selain standar pengelolaan hutan, tentu instrumen yang diperlukan adalah insentif. Itu cara yang terbaik,” ungkap dia.
Agar pemberian insentif lebih efektif, nantinya kebijakan itu akan diselaraskan dengan pemetaan desa rawan api yang akan dirilis di dalam satu peta nasional (one map policy). One map policy merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi VIII yang dirilis Desember 2015 silam dan rencananya akan diluncurkan 17 Agustus 2018 mendatang. (cni)
