Tiga Daerah Kaltim Masuk Nominasi Ibu Kota Negara
2 menit baca3.340 kali dibaca
PENAJAM - Perlahan tapi terus bergerak. Pemerintah terus mengkaji kesiapan daerah sebagai ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Baru-baru ini, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kedatangan tim pakar transportasi yang diutus Korlantas Mabes Polri untuk meninjau langsung kesiapan di daerah itu.
Kedatangan mereka sebagai tindak lanjut dari perintah pemerintah yang meminta daerah yang akan menjadi ibu kota negara diuji dari aspek lalu lintas.
Sebelumnya Dirlantas Polda Kaltim bersama tiga pakar yakni Alan Marino dari Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia, Abimanyu Takdir Alamsyah Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Enginering Universitas Indonesia mengkhususkan diri pada arsitektur pesisir, ahli perkotaan serta Suryadi Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pemerintah Pakar IT Universits Indonesia datang langsung ke Kabupaten PPU untuk melihat langsung insfrastruktur dan lainnya dalam menunjang jika terpilih sebagai ibu kota negara.
“Pemindahan sudah dianalisa,” ungkap Wakil Bupati Kabupaten PPU Mustaqim MZ, Minggu (17/12).
Lanjutnya Mustaqim menyelaraskan jika pemindahan ibu kota terjadi, akan berdampak bagi pembangunan di Kalimatan Timur Khususnya kepada Benua Taka sebab pemerintah salah satunya melirik Kabupaten PPU untuk menjadi pusat ibu kota.
“Jika itu terlaksana akan luar biasa, pembangunan secara fisik pasti berkembang, sebab untuk memenuhi standar sebagai ibu kota, itu harus memiliki insfrastruktur yang bagus,” ujarnya.
Mustaqim menyatakan wacana pemindahan ibu kota itu melirik tiga provinsi di Pulau Kalimantan yakni Kalteng (Palangkaraya), Kalsel dan Kaltim. Sementara untuk Benua Etam terdapat tiga daerah yang masuk nominasi yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sememntara itu, Pakar Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia, Alan Mariono berapa waktu lalu ketika melakukan kajian menyatakan hingga kini belum tedapat penujukan lokasi pengganti Ibu Kota Negara di Jakarta.
“Saya hanya warga sipil dan transportasi, diutus Korlantas untuk menggali mengenai transportasi guna kesiapan ibu kota, saya juga masih harus memperlajari semua data yang ada serta melakukan pendalaman, namun keputusan yang menentukan nantinya adalah para pejabat yang berwenang yang memiliki pandangan luas,” pungkasnya. (wn1017)
