Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra mengharapkan agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dapat menjamin peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sehingga tidak boleh dikorbankan meski ruang fiskal mengalami penyesuaian.
Andi Satya mengatakan jika kemampuan keuangan daerah masih menghadapi tekanan. Bahkan, dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, DPRD bersama Pemprov Kaltim memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp13,74 triliun dengan pendapatan Rp12,76 triliun.
Sebelumnya, proyeksi APBD Kaltim 2027 berada di kisaran Rp12,1 triliun. Kondisi tersebut membuat ketepatan menentukan prioritas belanja menjadi perhatian penting dalam pembahasan anggaran.
Pada sektor pendidikan, pembahasan sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp3,2 triliun atau 27 persen dari proyeksi APBD. Sementara itu, sektor kesehatan diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,383 triliun, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2026 yang berkisar Rp1,9 triliun.
Andi Satya menegaskan, besarnya anggaran tersebut harus diikuti perencanaan yang terukur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta tidak sekadar mempertahankan program rutin, tetapi mengevaluasi kebutuhan yang paling mendesak.
“Kami harap setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang diusulkan itu betul-betul menyentuh hajat hidup masyarakat, bermanfaat, dan berdampak,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).
Politikus tersebut menilai, efektivitas belanja perlu menjadi perhatian, terutama untuk memastikan program yang disusun tidak berhenti pada penyerapan anggaran.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mengawal pembahasan anggaran kedua sektor tersebut agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menurun. Dua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra mengharapkan agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dapat menjamin peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sehingga tidak boleh dikorbankan meski ruang fiskal mengalami penyesuaian.
Andi Satya mengatakan jika kemampuan keuangan daerah masih menghadapi tekanan. Bahkan, dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, DPRD bersama Pemprov Kaltim memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp13,74 triliun dengan pendapatan Rp12,76 triliun.
Sebelumnya, proyeksi APBD Kaltim 2027 berada di kisaran Rp12,1 triliun. Kondisi tersebut membuat ketepatan menentukan prioritas belanja menjadi perhatian penting dalam pembahasan anggaran.
Pada sektor pendidikan, pembahasan sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp3,2 triliun atau 27 persen dari proyeksi APBD. Sementara itu, sektor kesehatan diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,383 triliun, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2026 yang berkisar Rp1,9 triliun.
Andi Satya menegaskan, besarnya anggaran tersebut harus diikuti perencanaan yang terukur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta tidak sekadar mempertahankan program rutin, tetapi mengevaluasi kebutuhan yang paling mendesak.
“Kami harap setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang diusulkan itu betul-betul menyentuh hajat hidup masyarakat, bermanfaat, dan berdampak,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).
Politikus tersebut menilai, efektivitas belanja perlu menjadi perhatian, terutama untuk memastikan program yang disusun tidak berhenti pada penyerapan anggaran.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mengawal pembahasan anggaran kedua sektor tersebut agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menurun. Dua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin