Menurutnya, di tengah berbagai tekanan ekonomi, pemerintah justru dituntut memastikan kebijakan dan program yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tetap berjalan.
Persoalan politik di pusat dinilai tidak seharusnya menjadi kegaduhan berkepanjangan. Terlebih mengenai polemik jabatan Wakil Presiden selayaknya diselesaikan melalui jalur konstitusional bukan diperpanjang dengan spekulasi di ruang publik.
“Tentu kita tidak ingin dinamika politik yang berkepanjangan justru mengalihkan perhatian pemerintah dari pekerjaan utamanya,” tegasnya, Minggu (22/11/2026).
Bagi dia, pemerintah memiliki pekerjaan yang harus dituntaskan. Khususnya pada persoalan ekonomi yang masih mengalami tantangan dari dalam negeri maupun tekanan global dan membutuhkan perhatian serius.
“Masih banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi, baik dari dalam negeri maupun kondisi global. Pemerintah harus tetap fokus menjalankan program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi,” bebernya.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu terburu-buru menyikapi kabar yang belum memiliki kepastian. Pasalnya, kabar itu belum dapat dijadikan dasar untuk membicarakan pengisian jabatan Wakil Presiden
“Menurut saya, masyarakat tidak perlu terburu-buru menyikapi dinamika politik yang berkembang. Kita harus cermat menerima informasi dan jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang belum jelas kepastiannya,” ujarnya.
Salehuddin menegaskan, apabila pengunduran diri diproses secara resmi, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Mekanisme tersebut tidak bisa ditentukan berdasarkan desakan ataupun kepentingan kelompok tertentu.
“Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tentu tidak bisa dilakukan berdasarkan opini atau keinginan kelompok tertentu. Ada aturan ketatanegaraan yang menjadi pedoman dan mekanismenya harus dijalankan melalui MPR,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh pihak tidak mendahului keputusan lembaga negara dengan memperdebatkan nama-nama calon pengganti. Menurutnya, kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga agar kepentingan masyarakat tidak tersisih oleh tarik-menarik politik. (Adv)
Editor: Erwin
Menurutnya, di tengah berbagai tekanan ekonomi, pemerintah justru dituntut memastikan kebijakan dan program yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tetap berjalan.
Persoalan politik di pusat dinilai tidak seharusnya menjadi kegaduhan berkepanjangan. Terlebih mengenai polemik jabatan Wakil Presiden selayaknya diselesaikan melalui jalur konstitusional bukan diperpanjang dengan spekulasi di ruang publik.
“Tentu kita tidak ingin dinamika politik yang berkepanjangan justru mengalihkan perhatian pemerintah dari pekerjaan utamanya,” tegasnya, Minggu (22/11/2026).
Bagi dia, pemerintah memiliki pekerjaan yang harus dituntaskan. Khususnya pada persoalan ekonomi yang masih mengalami tantangan dari dalam negeri maupun tekanan global dan membutuhkan perhatian serius.
“Masih banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi, baik dari dalam negeri maupun kondisi global. Pemerintah harus tetap fokus menjalankan program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi,” bebernya.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu terburu-buru menyikapi kabar yang belum memiliki kepastian. Pasalnya, kabar itu belum dapat dijadikan dasar untuk membicarakan pengisian jabatan Wakil Presiden
“Menurut saya, masyarakat tidak perlu terburu-buru menyikapi dinamika politik yang berkembang. Kita harus cermat menerima informasi dan jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang belum jelas kepastiannya,” ujarnya.
Salehuddin menegaskan, apabila pengunduran diri diproses secara resmi, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Mekanisme tersebut tidak bisa ditentukan berdasarkan desakan ataupun kepentingan kelompok tertentu.
“Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tentu tidak bisa dilakukan berdasarkan opini atau keinginan kelompok tertentu. Ada aturan ketatanegaraan yang menjadi pedoman dan mekanismenya harus dijalankan melalui MPR,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh pihak tidak mendahului keputusan lembaga negara dengan memperdebatkan nama-nama calon pengganti. Menurutnya, kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga agar kepentingan masyarakat tidak tersisih oleh tarik-menarik politik. (Adv)
Editor: Erwin