KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Nunukan menjadi pengingat bahwa pembangunan di wilayah perbatasan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan layanan dasar dan akses masyarakat juga menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan.

Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Nunukan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia.

Menurutnya, masyarakat di perbatasan harus mendapatkan akses yang memadai terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, air bersih hingga telekomunikasi.

“Bagi masyarakat perbatasan, kemerdekaan harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang semakin baik, listrik tersedia, BBM mudah diperoleh, pendidikan dan kesehatan terjangkau, ekonomi masyarakat tumbuh,” ujar Nasir, Senin (17/8/2026).

Ia juga memasukkan akses pasar sebagai persoalan penting, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya.

Nasir menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks kemampuan fiskal daerah yang saat ini terbatas. Dengan ruang anggaran yang semakin sempit, pemerintah bersama DPRD harus menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Di tengah kondisi fiskal Kaltara yang sedang tidak mudah, semangat kemerdekaan justru harus membuat kita semakin kuat, kreatif dan berani menentukan prioritas,” katanya.

Nasir mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak kemudian mengurangi kualitas pembangunan maupun pelayanan dasar. Menurut dia, prioritas anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Anggaran yang terbatas harus benar-benar diarahkan kepada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat ikut melemah,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Nunukan, Nasir melihat posisi geografis daerah tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap kebijakan pembangunan. Nunukan merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.

“Masyarakat Nunukan dan wilayah perbatasan adalah wajah Indonesia di beranda terdepan negara kita. Karena itu, jangan sampai mereka merasa berada di halaman belakang pembangunan,” tutupnya. (adv)