Penulis : Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat mencari solusi atas persoalan aliran air yang berdampak terhadap masyarakat Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan.
4 menit baca5 kali dibaca

Penulis : Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat mencari solusi atas persoalan aliran air yang berdampak terhadap masyarakat Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS) turun langsung membahas persoalan tersebut dalam rapat koordinasi sekaligus peninjauan lapangan, Sabtu (3/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Camat Loa Janan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyatukan langkah penanganan aliran air yang selama ini berpotensi meningkatkan risiko banjir di kawasan Loa Janan Ulu.
Bagi Bupati Aulia, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan teknis pengendalian air, tetapi menyangkut keselamatan dan keberlangsungan masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
Ia bahkan mengingatkan, apabila peningkatan debit air tidak segera dikendalikan, kondisi Desa Loa Janan Ulu dapat semakin parah.
“Kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Desa Loa Janan Ulu yang selama ini sekitar 70 persen terendam banjir ketika air naik, bisa tenggelam seluruhnya. Apalagi kalau kegiatan ini tetap berlanjut,” tegas Aulia.
Peringatan tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Kukar untuk mendorong solusi yang dapat segera diterapkan, sembari menyiapkan penanganan jangka panjang yang lebih permanen.
Dalam rapat tersebut, salah satu langkah yang disepakati untuk pengendalian jangka pendek adalah pemasangan pintu air.
Bupati Aulia menjelaskan, keberadaan pintu air diperlukan untuk menahan dan mengendalikan debit air, terutama ketika curah hujan meningkat.
“Kita menginginkan debit air ini tidak bertambah lagi ketika nanti curah hujan meningkat. Oleh karena itu, seperti yang disarankan beliau, kita akan memasang pintu air,” sebutnya.
Menurut Aulia, pintu air menjadi langkah pengendalian sementara selama proses normalisasi sungai di bagian hulu belum dapat dilaksanakan.
Dengan mekanisme tersebut, debit air diharapkan tidak semakin besar dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
“Selama sungai di luasan hulu ini belum dinormalisasi, debit airnya tidak bertambah dan tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitar,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Kukar untuk tidak menunggu persoalan semakin besar. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintahan dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan.
Aulia juga memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Samarinda Andi Harun yang hadir langsung dalam pembahasan tersebut.
Menurutnya, persoalan aliran air yang bersinggungan dengan wilayah Kukar dan Samarinda membutuhkan komunikasi serta kesepahaman antardaerah.
“Kita dari pemerintah daerah mengapresiasi Bapak Wali Kota Samarinda yang sudah datang ke Kukar. Beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di bagian sektor Samarinda, tetapi juga mendengar pendapat dari kita,” terang Aulia.
Orang nomor satu Kukar ini menilai pengalaman Pemkot Samarinda dalam menangani persoalan banjir dapat menjadi bagian dari pertukaran pengetahuan dan penguatan langkah bersama.
Karena itu, penanganan tidak hanya dibebankan kepada satu daerah. Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim dan BWS akan dilibatkan dalam tim yang telah dibentuk.
“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, yang dipimpin provinsi dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kukar, Pemerintah Kota Samarinda serta BWS, bisa menjalankan fungsi dengan baik,” harapnya.
Bupati Aulia menegaskan, solusi jangka pendek harus berjalan beriringan dengan persiapan penanganan jangka menengah dan panjang.
Normalisasi sungai menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan secara lebih menyeluruh. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kajian teknis, koordinasi antarlembaga serta penyelesaian berbagai persoalan sosial yang mungkin muncul.
Pemkab Kukar pun berharap seluruh pihak yang telah dilibatkan dapat segera menjalankan tugas masing-masing sehingga penanganan dapat diwujudkan secara bertahap.
“Sehingga di 2027 ini, penanganannya bisa kita laksanakan dan ditangani dengan baik,” tandas Aulia.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa pertemuan bersama Bupati Kukar dan jajaran terkait telah menghasilkan titik temu untuk penanganan persoalan tersebut.
Menurutnya, solusi akan dilakukan dalam beberapa tahapan dan tidak berjalan secara parsial.
“Ada rencana penyelesaian jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi ada dua kategori, yaitu penanganan jangka pendek serta menengah dan panjang. Keduanya tidak akan dilakukan secara parsial,” ungkap Andi Harun.
Untuk jangka pendek, pintu air menjadi solusi untuk mengendalikan kondisi sementara. Pemerintah juga akan melihat langsung rencana sodetan yang berkaitan dengan jalur aliran air.
“Untuk menyelesaikan polemik selama ini, solusinya adalah pintu air. Nanti kita ke lapangan untuk melihat rencana sodetan tersebut. Selama sodetan itu belum berfungsi untuk mendukung jalur sungai, maka pintu airnya kita tutup,” jelasnya.
Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, penanganan diarahkan pada normalisasi sungai. Persoalan sosial seperti relokasi atau pergantian juga menjadi bagian yang harus dibahas karena berkaitan dengan kawasan hilir.
Andi Harun menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyampaikan kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran fisik, sementara BWS akan membantu dalam perumusan teknis.
“Kita tadi sepakati bahwa leading sector atau pemimpin kegiatan dalam pembahasan ini adalah provinsi,” beber Andi Harun.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berharap persoalan aliran air di kawasan Loa Janan Ulu dapat ditangani secara bertahap, terukur dan berkelanjutan.
“Bagi Pemkab Kukar, langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak dibiarkan berlarut, sekaligus membangun solusi bersama antara Kukar, Samarinda, Pemprov Kaltim dan BWS,” tukas Aulia. (adv)






64 kali dibaca

Pusat gempa berada di darat 2 km Barat Kolaka
02 Okt 2026, 18:34:10 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG