KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari daerah pemilihan Kabupaten Nunukan, kembali ke daerah pemilihannya untuk mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Nunukan. Hadir jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

Empat anggota DPRD Kaltara yang hadir yakni Muhammad Nasir, H. Ladullah, Ruman Tumbo, dan Rismanto.

Muhammad Nasir mengatakan kehadiran mereka di Nunukan pada momentum kemerdekaan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil masyarakat.

Menurutnya, anggota DPRD tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat yang telah memberikan mandat politik.

“Kami dipilih dan mendapat amanah dari masyarakat di daerah pemilihan ini. Karena itu, pada momentum penting seperti Hari Kemerdekaan, kami ingin kembali dan berada bersama masyarakat Nunukan,” ujar Nasir.

Ia mengatakan peringatan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengingat kembali tujuan pembangunan dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

“Bagi kami, kemerdekaan bukan hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali amanah yang kami emban kepada masyarakat,” katanya.

Upacara tersebut dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan sebagai inspektur upacara. Bupati Nunukan Irwan Sabri pada waktu bersamaan mengikuti upacara di wilayah dataran tinggi Krayan, sementara Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengikuti upacara di Kecamatan Lumbis.

Nasir menilai kehadiran pemerintah dan wakil rakyat di berbagai wilayah Nunukan penting untuk memastikan semangat kemerdekaan dirasakan secara merata.

“Para pendahulu kita merebut kemerdekaan dengan pengorbanan yang luar biasa. Tugas generasi hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan daerah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Bagi kami di DPRD, salah satu bentuknya adalah memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran daerah semaksimal mungkin berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tuturnya. (adv)