Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian itu, Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus penguatan moral kepada para korban yang terdampak musibah.
“Ini bagian dari ujian yang harus kita terima, kehadiran pemerintah ini wujud dukungan moral dan bantuan juga disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah,” kata Akhmad Taufik Hidayat, Selasa, (6/10/2026)
Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang terlewat dari pendataan dan pemberian bantuan. Saat ini, identifikasi dan validasi data terus dilakukan untuk memisahkan antara warga setempat pemilik rumah asli, penyewa kontrakan, maupun warga pendatang yang belum memperbarui identitasnya.
Ia menyebut, berbagai instansi dan lembaga kemanusiaan telah bersinergi di posko darurat, Dinas Sosial dan BPBD melakukan penilaian kebutuhan logistik dan penanganan darurat di lapangan.
Baznas dan PMI menyalurkan bantuan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan oleh keluarga terdampak.
Sementara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, siap memfasilitasi pembuatan ulang dokumen kependudukan seperti KTP dan KK yang hangus terbakar tanpa prosedur yang menyulitkan.
“Semua instansi terkait sudah turun ke lapangan untuk membantu proses pendataan agar penanganan dan bantuan kepada korban kebakaran dalam peristiwa ini dapat tepat sasaran,” sebutnya.
Terkait tempat tinggal sementara, pemerintah telah menyediakan fasilitas pengungsian di masjid dan gedung milik pemerintah atau sekolah. Kendati demikian, warga yang memilih untuk mengungsi sementara di rumah kerabat atau keluarga tetap dipersilakan sembari pendataan terus berjalan.
“Kami juga sediakan tempat tinggal sementara bagi korban kebakaran silahkan menepati fasilitas yang sudah di sediakan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga meminta bantuan rekan-rekan media untuk ikut memonitor jalannya evakuasi agar seluruh korban terakomodasi dengan baik.
Musibah ini menjadi momentum evaluasi besar bagi tata ruang pemukiman padat penduduk. Berdasarkan laporan di lapangan, armada pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan akses akibat kondisi jalan yang sempit dan padat.
Merespons hal tersebut, pemerintah daerah berencana menggandeng Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk melakukan penataan ulang kawasan.
“Melihat kondisi yang ada ini perlu ditata kembali. Jalan-jalan pemukiman harus diperlebar agar kendaraan darurat, baik ambulans maupun mobil pemadam kebakaran, bisa masuk tanpa hambatan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami meminta masyarakat kooperatif dan tidak terburu-buru membangun kembali secara mandiri sebelum penataan tata ruang ini selesai disepakati,” jelasnya.
Menanggapi keluhan terkait sulitnya pasokan air saat proses pemadaman malam tadi, Akhmad Taufik menyambut baik usulan pengadaan titik hidran baru di area pemukiman padat. Selain infrastruktur fisik, penguatan mitigasi berbasis masyarakat juga menjadi prioritas ke depan
Pemerintah mendorong diaktifkannya kembali relawan pemadam kebakaran di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Balakar mandiri. Ke depan, setiap kawasan diharapkan memiliki cadangan air mandiri seperti sumur resapan bersama atau tandon penampungan air berskala lingkungan.
Sementara untuk penambahan unit armada pemadam kebakaran baru, pemerintah akan mengkajinya lebih lanjut secara matang sesuai dengan skala kebutuhan wilayah. (adv)