2 menit baca2 kali dibaca
Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Penguatan koordinasi antara pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sinergi kedua unsur tersebut diperlukan agar pembangunan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar tersebut diikuti sekitar 390 peserta, terdiri atas para camat, petinggi, anggota BPK dari 16 kecamatan, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana, menyampaikan bahwa Indeks Desa di Kutai Barat meningkat dari 73,00 pada 2025 menjadi 75,17 pada 2026. Peningkatan tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan pembangunan kampung yang terus didorong melalui berbagai program pemerintah daerah.
Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui penambahan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada 2026 serta rencana peningkatan alokasi pada 2027. Pemerintah daerah juga memberikan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BKKK).
Erlinsiana berharap dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kemampuan pemerintah kampung dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Selain itu, penambahan Alokasi Dana Kampung atau ADK pada tahun 2026 serta rencana peningkatan ADK pada tahun 2027 merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memperkuat kemampuan pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Erlinsiana.
Di sisi lain, Bupati Kubar Frederick Edwin menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara petinggi dan BPK. Menurutnya, pemerintah kampung merupakan ujung tombak pelayanan sehingga setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Pemerintah kampung merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan hubungan kerja yang harmonis antara Petinggi dan BPK dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing," tegas Frederick.
Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak berkembang menjadi persoalan yang menghambat pembangunan kampung. Setiap perbedaan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain memperkuat koordinasi, Frederick juga meminta pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap program harus tepat sasaran, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
"Laksanakan pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung secara transparan, tertib dan akuntabel. Pastikan setiap program tepat sasaran, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap persoalan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dan diselesaikan melalui musyawarah, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Kubar berharap komitmen dan sinergi antara petinggi dan BPK semakin kuat. Dengan koordinasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan kampung diharapkan berjalan lebih tertib, pembangunan semakin merata, serta pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. (Adv) T8
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar tersebut diikuti sekitar 390 peserta, terdiri atas para camat, petinggi, anggota BPK dari 16 kecamatan, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana, menyampaikan bahwa Indeks Desa di Kutai Barat meningkat dari 73,00 pada 2025 menjadi 75,17 pada 2026. Peningkatan tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan pembangunan kampung yang terus didorong melalui berbagai program pemerintah daerah.
Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui penambahan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada 2026 serta rencana peningkatan alokasi pada 2027. Pemerintah daerah juga memberikan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BKKK).
Erlinsiana berharap dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kemampuan pemerintah kampung dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Selain itu, penambahan Alokasi Dana Kampung atau ADK pada tahun 2026 serta rencana peningkatan ADK pada tahun 2027 merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memperkuat kemampuan pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Erlinsiana.
Di sisi lain, Bupati Kubar Frederick Edwin menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara petinggi dan BPK. Menurutnya, pemerintah kampung merupakan ujung tombak pelayanan sehingga setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Pemerintah kampung merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan hubungan kerja yang harmonis antara Petinggi dan BPK dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing," tegas Frederick.
Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak berkembang menjadi persoalan yang menghambat pembangunan kampung. Setiap perbedaan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Selain memperkuat koordinasi, Frederick juga meminta pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap program harus tepat sasaran, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
"Laksanakan pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung secara transparan, tertib dan akuntabel. Pastikan setiap program tepat sasaran, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap persoalan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dan diselesaikan melalui musyawarah, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Kubar berharap komitmen dan sinergi antara petinggi dan BPK semakin kuat. Dengan koordinasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan kampung diharapkan berjalan lebih tertib, pembangunan semakin merata, serta pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. (Adv) T8
Pusat gempa berada di laut 44 km timur laut Mbay-Nagekeo
09 Nov 2026, 17:38:54 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 9 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.20
Maghrib
18.03
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
