Pemerintah Kota Bontang tahun 2023 ini memang memiliki komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan hingga tiga persen sehingga pendataan harus benar-benar selektif dilakukan, bahkan ada pendataan ulang untuk perbaikan data warga miskin.
Karena itulah Wali Kota Bontang H Basri Rase meminta petugas untuk lebih teliti memilah warga yang benar-benar miskin dan tidak segan untuk langsung memberi sanksi kepada mereka yang berpura-pura miskin.
Bukan tanpa sebab, karena di tahun 2022 lalu banyak dijumpai penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, baik itu program sosial, kesehatan, pendidikan maupun lainnya. “Saat tim melakukan survey sampai di lokasi malah jauh dari kriteria warga miskin dan dapat bantuan,” kata Basri.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan memang cukup tinggi di tahun lalu, mencapai 4,54 persen alias 0,08 persen. Artinya, pada 2022 Bontang memiliki 8.390 warga miskin, mengalami penurunan sebanyak 20 jiwa dari 2021, yakni 8.410 orang atau 4,62 persen warga miskin.
Setelah dilakukan perbaikan data, tiap warga miskin di rumahnya akan diberi plang sebagai tanda termasuk warga miskin yang berhak menerima program bantuan pemerintah. “Kalau masih dijumpai ada yang memanipulasi data warga miskin langsung saya sanksi,” tegasnya.
Basri menilai pihaknya juga memerlukan program peningkatan kualitas kemiskinan, pengembangan kelompok usaha masyarakat melalui program stimulan RT, pemberian makanan siap santap bagi lansia miskin dan warga terlantar, serta pelayanan dokter kunjung bagi pasien jompo dan miskin.
Tak hanya itu, program prioritas pembangunan seperti pengolahan air limbah domestik, bedah rumah bagi kawasan kumuh dan tidak layak huni menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan. “Kami juga akan memberikan stimulan dana kesehatan bagi masyarakat peserta penerima upah,” pungkas Basri.
Editor: Aspian Nur